Sentilan Pedas PDIP untuk Golkar: Sebut ‘Candu Kekuasaan’ dan Tegaskan Pentingnya Peran Penyeimbang

Kabarmalam.com — Dinamika politik pasca-pemilu kian memanas seiring dengan tajamnya silat lidah antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar. Ketegangan ini dipicu oleh pernyataan Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, yang melontarkan kritik keras terhadap sikap politik Golkar. Deddy secara terbuka menyebut partai berlambang pohon beringin tersebut memiliki ketergantungan atau ‘candu’ terhadap kekuasaan, sebuah sindiran yang merespons pertanyaan Sekjen Golkar mengenai peran penyeimbang PDIP.

Deddy menyarankan agar Golkar lebih fokus mengurusi persoalan rakyat, seperti masalah pemadaman listrik yang masih marak terjadi, ketimbang sibuk mencampuri urusan internal PDI Perjuangan. Menurutnya, PDIP memiliki karakter yang berbeda dengan Golkar dalam memandang posisi di pemerintahan. Ia menegaskan bahwa partainya tidak merasa harus selalu berada di lingkaran kekuasaan untuk tetap eksis dan berkembang.

Kritik Atas Fenomena ‘Candu Kekuasaan’

“PDIP bukan Golkar yang kalah atau menang maunya ikut berkuasa. Kami tidak punya bakat candu kekuasaan, seolah-olah tanpa berkuasa akan mati atau tak berkembang,” ujar Deddy dengan nada tegas saat memberikan keterangan. Pernyataan ini menjadi jawaban menohok atas keraguan yang disampaikan Sekjen Golkar, M. Sarmuji, terkait apa yang sebenarnya hendak ‘diseimbangkan’ oleh PDIP di luar pemerintahan Prabowo Subianto.

Deddy mengakui bahwa berada di dalam struktur pemerintahan memang memberikan berbagai fasilitas dan akses kemewahan kekuasaan bagi sebuah partai politik. Namun, ia merasa heran mengapa Golkar justru bersikap sinis terhadap pilihan PDIP yang memilih jalan sunyi di luar kabinet demi menjaga kesehatan demokrasi.

Menjaga Marwah Demokrasi Lewat Check and Balances

Lebih lanjut, Deddy memaparkan esensi dari peran penyeimbang yang diambil oleh PDIP. Melalui fraksi di DPR, PDIP berkomitmen untuk menjalankan fungsi check and balances secara murni. Ia mengkhawatirkan jika seluruh partai besar merapat ke pemerintahan, maka fungsi pengawasan terhadap eksekutif akan lumpuh total.

“Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh parpol yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan ada keberanian untuk menyampaikan kritik atas penyimpangan. Jika semua hanya manut, lalu apa bedanya dengan era Orde Baru?” tanya Deddy retoris. Ia menekankan bahwa keberadaan partai penyeimbang adalah upaya agar politik Indonesia tidak tergelincir ke arah otoritarianisme.

Risiko Pemerintahan Tanpa Oposisi

Deddy memperingatkan bahwa tanpa adanya saluran aspirasi yang kritis di parlemen, kemarahan dan ketidakpuasan rakyat akan tumpah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi yang masif. Ia mengibaratkan negara dengan seluruh partai berada di dalam pemerintahan hanya terjadi di negara dengan sistem tertutup seperti Korea Utara atau negara komunis.

Sebelumnya, Sekjen Golkar M. Sarmuji mempertanyakan efektivitas posisi PDIP. Sarmuji menilai rakyatlah yang nantinya akan memberikan penilaian apakah klaim sebagai penyeimbang tersebut benar-benar dijalankan atau sekadar narasi politik semata. “Terserah PDIP saja. Kami menghormati posisi mereka, meski sampai sekarang kami masih bertanya-tanya apa yang diseimbangkan,” pungkas Sarmuji.