Strategi Ibas Yudhoyono Perkuat Kedaulatan Migas: Negara Harus Berdaulat, Bukan Sekadar Regulator
Rabu, 15 Apr 2026 16:04 WIB
Kabarmalam.com — Di tengah pusaran ketidakpastian global yang kian memanas, sektor minyak dan gas bumi (migas) bukan lagi sekadar urusan ketersediaan bahan bakar di SPBU. Lebih dari itu, migas adalah fondasi utama yang menopang tegaknya ketahanan nasional. Hal inilah yang ditegaskan oleh Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, atau yang akrab disapa Ibas, dalam sebuah diskusi mendalam di Jakarta.
Dalam gelaran Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Penguatan Peran Negara dalam Tata Kelola Sektor Migas Nasional’ yang berlangsung di Gedung DPR RI, Ibas membedah urgensi kedaulatan energi di tengah ancaman krisis global. Sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat, ia memandang bahwa gejolak di Timur Tengah hingga Eropa Timur telah memberikan efek domino yang nyata bagi dapur masyarakat Indonesia.
Menakar Dampak Global terhadap Stabilitas Domestik
Ibas menyoroti bagaimana ketegangan di jalur logistik vital seperti Selat Hormuz—yang menguasai 25 persen distribusi energi dunia—berpotensi memicu lonjakan inflasi yang mencekik. Menurutnya, gangguan pada rantai pasok energi tidak akan berhenti pada kenaikan harga BBM semata, namun akan merembet ke sektor pangan hingga beban fiskal negara yang kian berat.
“Berbicara tentang migas sesungguhnya adalah berbicara tentang ketahanan bangsa kita. Energi bukan hanya soal BBM, tetapi juga menyangkut LPG, distribusi logistik, hingga biaya hidup rakyat kecil,” ujar Ibas dengan nada tegas. Ia mengingatkan bahwa merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, negara memiliki mandat konstitusional untuk menguasai kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
Lima Pilar Strategis Menuju Kedaulatan Energi
Guna menjawab tantangan tersebut, Ibas merumuskan lima fokus strategis yang harus menjadi kompas kebijakan tata kelola migas ke depan:
- Peningkatan Produksi Nasional: Mendorong iklim investasi yang sehat untuk eksplorasi migas yang lebih agresif demi menggenjot lifting nasional.
- Subsidi Tepat Sasaran: Memastikan bahwa nilai ekonomi BBM tetap terjaga tanpa mengabaikan hak masyarakat kecil melalui sistem subsidi yang akurat.
- Revitalisasi BUMN Energi: Memperkuat posisi BUMN agar tidak hanya jago kandang, tetapi mampu bersaing dan memiliki taring di level internasional.
- Cadangan Energi Nasional: Membangun sistem stok penyangga energi yang kuat sebagai bantalan saat terjadi krisis global.
- Akselerasi Transisi Energi: Mengawal lompatan besar menuju energi bersih, mulai dari pemanfaatan panas bumi, tenaga surya, hingga hidro.
Sinergi Pakar dan Visi Keberlanjutan
Diskusi ini juga menjadi panggung bagi para pakar untuk memberikan perspektif teknis. Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026-2030, Satya Widya Yudha, melihat gas alam sebagai jembatan krusial dalam masa transisi energi. Sementara itu, Guru Besar ITB Tutuka Ariadji menekankan pentingnya penyederhanaan perizinan satu pintu guna menarik minat investor di sektor hulu.
Dari kacamata ekonomi, peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky dan Abra Talattov dari INDEF sepakat bahwa stabilitas harga komoditas energi sangat menentukan kesehatan fiskal dan daya beli masyarakat. Senada dengan itu, internal Fraksi Demokrat melalui Sartono Hutomo menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan lembaga baru yang birokratis, melainkan optimalisasi peran negara dalam kerangka regulasi yang sudah ada.
Menutup paparannya, Ibas menyerukan pentingnya keberanian dalam mengambil kebijakan. Ia bermimpi Indonesia bertransformasi dari negara yang sekadar ‘kaya sumber daya’ menjadi negara yang benar-benar ‘berdaulat secara energi’. “Yang kita butuhkan hari ini adalah keberanian dan keberlanjutan untuk menjaga arah kebijakan yang jelas,” pungkasnya.
