Ketegangan di GIK UGM: Saat Kritik Mahasiswa Membendung Langkah Tiga Pejabat Negara

Kabarmalam.com — Suasana intelektual di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) mendadak berubah drastis menjadi medan aksi massa pada Senin (15/6) malam. Forum diskusi yang semula diniatkan sebagai ruang dialog antara pemerintah dan akademisi justru berujung pada aksi penggerudukan oleh ratusan mahasiswa, lengkap dengan drama kejar-kejaran yang mewarnai malam di Yogyakarta tersebut.

Acara yang menghadirkan tiga tokoh penting, yakni Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, awalnya berjalan sesuai rencana. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sekejap. Di tengah jalannya diskusi, sejumlah mahasiswa merangsek naik ke panggung sambil membentangkan spanduk penolakan yang mencolok, memicu eskalasi situasi yang sulit dikendalikan.

Kronologi Kericuhan: Dari Spanduk hingga Lemparan Gelas

Situasi mulai memanas ketika dialog dianggap tidak lagi menyentuh substansi keresahan rakyat. Gerakan mahasiswa yang hadir mulai menyuarakan protes keras, hingga terjadi aksi pelemparan gelas plastik di dalam ruangan. Diskusi pun terpaksa dihentikan demi alasan keamanan. Ketiga pejabat tersebut segera dievakuasi keluar gedung, namun langkah mereka tertahan oleh barikade ratusan mahasiswa yang sudah menunggu di luar area GIK UGM.

Mesa, perwakilan dari Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap gaya kepemimpinan yang dianggap anti-kritik. Menurutnya, pemerintah tidak pantas berbicara tentang nilai-nilai Pancasila jika suara rakyat masih sering dibungkam. “Selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan dan menghamburkan uang rakyat melalui program-program yang kami nilai nirmanfaat seperti MBG hingga Kopdes Merah Putih, mereka tidak layak berada di sini,” tegas Mesa.

Ia juga menambahkan bahwa gesekan fisik yang sempat terjadi, termasuk aksi saling dorong dengan petugas keamanan, adalah konsekuensi dari kebebalan pemerintah dalam mendengar aspirasi. Bagi para mahasiswa, kritik pemerintah kini tidak bisa lagi disampaikan dengan bisikan halus, melainkan harus melalui teriakan lantang di ruang publik.

Nusron Wahid: Kami Siap di-Bully dan Dicaci

Menanggapi insiden tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberikan pernyataan melalui akun media sosial pribadinya. Nusron menekankan bahwa kehadirannya di UGM merupakan bentuk keterbukaan pemerintah terhadap dialog. Ia mengaku tidak gentar meski harus menghadapi situasi yang kurang kondusif.

“Kami datang dengan niat baik dan izin resmi dari rektorat. Sejak awal, kami sudah menyiapkan diri untuk di-bully atau dicaci maki di hadapan siapa pun. Itulah konsekuensi dari sebuah jabatan publik,” ujar Nusron. Meski demikian, ia menyayangkan tindakan sekelompok orang yang dianggapnya bertindak ‘a-demokratis’ dengan memaksakan kehendak dan menghentikan jalannya diskusi melalui cara-cara kekerasan.

Sudaryono Bantah Kabur: ‘Kami Duduk Bersila di Aspal’

Senada dengan Nusron, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga memberikan klarifikasi untuk menepis tudingan bahwa para pejabat melarikan diri dari kejaran mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa evakuasi dilakukan semata-mata karena situasi sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan forum secara formal akibat adanya tindakan fisik dan pelemparan air.

“Kalau ada yang bilang kami kabur, itu sama sekali tidak benar. Bahkan saat mobil kami dicegat, kami memilih keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog dengan mahasiswa yang menghadang,” kata Sudaryono. Dalam momen dialog terbuka di jalanan tersebut, ia bahkan menawarkan untuk memverifikasi langsung keluhan mahasiswa terkait isu agraria dan penggusuran, bahkan menyatakan kesiapan menggunakan dana pribadi untuk meninjau lokasi yang dipermasalahkan.

Insiden di UGM ini menjadi potret nyata betapa lebarnya celah komunikasi antara pembuat kebijakan dan elemen mahasiswa saat ini. Meskipun berakhir dengan ketegangan, kedua belah pihak sepakat bahwa dalam sebuah negara demokrasi, ruang debat harus tetap dibuka, meski seringkali harus dilewati dengan cara-cara yang keras dan penuh konfrontasi.