MUI Ajak Umat Tak Perdebatkan Perbedaan 1 Muharram 1448 H: Mari Fokus pada Esensi Hijrah

Kabarmalam.com — Menanggapi adanya dinamika perbedaan penetapan awal tahun baru Islam 1448 Hijriah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pandangan menyejukkan. Perbedaan yang muncul antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pemerintah melalui Kementerian Agama dipandang sebagai hal yang lumrah dan tidak perlu menjadi sumbu perpecahan di tengah masyarakat.

Pesan Damai dari Majelis Ulama Indonesia

Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menekankan bahwa momentum tahun baru hijriah seharusnya menjadi ajang refleksi, bukan bahan perdebatan yang dibesar-besarkan. Dalam keterangannya, beliau mengajak umat Islam untuk menyelami makna mendalam di balik kata ‘hijrah’ itu sendiri.

“Perbedaan awal tahun baru hijriah tidak perlu dibesar-besarkan,” tegas Amirsyah. Menurutnya, esensi hijrah adalah proses transformasi spiritual dan sosial, yakni perpindahan dari kondisi yang kurang baik menuju keadaan yang lebih diridhai oleh Allah SWT.

Hijrah sebagai Momentum Transformasi Bangsa

Bagi bangsa Indonesia, MUI memaknai hijrah dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai upaya memperbarui sikap mental, moral, serta memperkuat jalinan persatuan. Amirsyah menyoroti pentingnya menegakkan keadilan untuk menciptakan peradaban yang beradab dan makmur.

Ada dua pilar utama dalam ‘hijrah transformatif’ yang ia sampaikan:

• Hijrah Nilai: Upaya serius dalam membentuk karakter kuat bagi anak bangsa.
• Hijrah Integritas: Menjadikan semangat tahun baru sebagai momentum untuk memperbaiki jati diri yang jujur serta menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Nabi Muhammad SAW telah meletakkan fondasi hijrah ini sejak 14 abad yang lalu, dan tugas kita sekarang adalah menjaga nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam kehidupan bernegara,” tambahnya.

Dua Sudut Pandang Penetapan 1 Muharram 1448 H

Perbedaan ini berawal dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. PBNU melalui Lembaga Falakiyah secara resmi mengumumkan bahwa 1 Muharram 1448 H jatuh pada Rabu, 17 Juni 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan metode rukyatul hilal yang dilakukan pada Senin, 29 Zulhijah 1447 H (15 Juni 2026), di mana hilal tidak berhasil terlihat di seluruh titik pemantauan.

Sesuai kaidah fikih, PBNU pun melakukan istikmal atau menggenapkan bulan Zulhijah menjadi 30 hari. Hal ini tertuang dalam surat resmi nomor 146/PB.08/A.II.11.13/13/06/2026 yang menegaskan awal Muharram dimulai pada Rabu Kliwon malam Rabu.

Di sisi lain, Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Muharram 1448 H jatuh satu hari lebih awal, yakni pada Selasa, 16 Juni 2026. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa posisi hilal sebenarnya sudah memenuhi kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Berdasarkan hitungan astronomis pada 15 Juni 2026, tinggi hilal di beberapa wilayah Indonesia, seperti Sabang, telah mencapai 4,02 derajat dengan sudut elongasi hingga 6,98 derajat. Angka ini telah melampaui ambang batas minimum MABIMS yang mensyaratkan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Menjaga Toleransi di Tengah Keberagaman

Meski terdapat perbedaan dalam penanggalan, semangat yang diusung tetap sama: menyambut tahun baru dengan optimisme dan perbaikan diri. Pemerintah pun tetap menghormati keputusan PBNU sebagai bagian dari kekayaan ijtihad di Indonesia. MUI berharap masyarakat dapat bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan ini dan lebih fokus pada implementasi nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.