Komitmen Berantas Mafia Rekrutmen: Kapolda dan Gubernur Banten Temui Ribuan Buruh di Serang

Kabarmalam.com — Gelombang massa buruh memadati Lapangan PT Samator di Kawasan Industri Modern, Serang, dalam sebuah pertemuan krusial yang menandai babak baru perlawanan terhadap praktik ilegal di dunia kerja. Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, bersama Gubernur Banten, Andra Soni, hadir langsung di tengah-tengah ribuan pekerja untuk menyuarakan komitmen baja: menyikat habis praktik percaloan rekrutmen tenaga kerja yang selama ini meresahkan.

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 kali ini bukan sekadar seremoni. Di bawah naungan semangat kebersamaan pada Minggu (3/5/2026), sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah ditegaskan kembali di hadapan aliansi serikat pekerja se-Kabupaten Serang. Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Kapolres Serang AKBP Andri Kurniawan, hingga Dandim 0602/Serang Kolonel Arm Oke Kistianto, memperkuat sinyal bahwa negara hadir di tengah persoalan ketenagakerjaan.

Buruh Sebagai Pilar Stabilitas Ekonomi

Dalam orasinya, Irjen Pol Hengki menyoroti betapa vitalnya peran buruh dalam menjaga roda ekonomi Banten agar tetap berputar kencang. Ia menegaskan bahwa buruh adalah motor penggerak utama yang meningkatkan daya saing daerah sekaligus pilar kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi yang kokoh antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah adalah fondasi mutlak. Kita butuh hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi semua pihak,” tegas Hengki di hadapan massa yang antusias.

Perang Melawan Mafia Percaloan

Isu paling krusial yang mencuat dalam pertemuan ini adalah praktik percaloan tenaga kerja yang kerap menjadi parasit bagi pencari kerja. Gubernur Banten, Andra Soni, dengan nada tegas menyebut bahwa percaloan bukan sekadar masalah administrasi, melainkan sebuah tindak kejahatan yang mencederai keadilan.

“Percaloan itu adalah kejahatan murni. Kami telah bersepakat dengan Kapolda Banten untuk menindak tegas siapa pun yang bermain di dalamnya, tanpa pandang bulu,” ujar Andra Soni. Ia mengakui bahwa pembuktian praktik ini memang menantang, namun keberadaannya sudah menjadi rahasia umum yang merugikan masyarakat kecil yang sedang mencari kesempatan kerja.

Langkah Nyata: Satgas dan Desk Ketenagakerjaan

Pemerintah tidak hanya melempar janji manis. Andra Soni mengungkapkan bahwa langkah konkret telah diambil dengan pembentukan Satgas oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Di tingkat provinsi, sebuah ‘Desk Ketenagakerjaan’ yang melibatkan unsur kepolisian juga telah diaktifkan untuk memantau dan menindak laporan masyarakat.

Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan elemen buruh untuk tidak ragu melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika menemukan indikasi pungutan liar atau praktik calo dalam proses rekrutmen. Partisipasi aktif dari serikat buruh dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memutus rantai mafia rekrutmen ini hingga ke akarnya.

“Ibu Bupati sudah bergerak dengan Satgas-nya, dan di provinsi kami punya desk khusus bersama Kapolda. Tujuannya satu: memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan secara layak dan transparan,” pungkasnya menutup pertemuan tersebut.