Strategi Baru Bima Arya: Urus Kota Tak Bisa Sendiri, Aglomerasi Sektoral Jadi Kunci
Rabu, 29 Apr 2026 18:34 WIB
Kabarmalam.com — Tantangan kawasan perkotaan yang kian kompleks menuntut terobosan baru yang lebih dari sekadar koordinasi administratif. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, secara tegas mendorong penguatan konsep aglomerasi yang berfokus pada pendekatan sektoral. Langkah ini dinilai sebagai jalan pintas yang paling efektif untuk mengurai benang kusut masalah perkotaan yang selama ini seolah tak berujung.
Dalam pandangan Bima Arya, konsep aglomerasi sebenarnya bukanlah barang baru di Indonesia. Namun, selama ini implementasinya seringkali tersandera oleh ego sektoral dan terlalu kaku pada urusan kelembagaan. Dampaknya, persoalan lintas batas wilayah seperti banjir bandang, kemacetan yang mengular, hingga darurat sampah tak kunjung tertangani secara tuntas karena setiap daerah masih bekerja sendiri-sendiri.
Belajar dari Keberhasilan Global
Berbicara dalam Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi Sustainable Aglo-City Summit 2026 di Tangerang, Bima memberikan komparasi menarik tentang kemajuan pesat di Negeri Tirai Bambu. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota-kota di sana bertumpu pada sistem aglomerasi yang matang dan terarah.
“Di Cina itu, Pak, sampai sekarang maju seperti ini karena aglomerasinya jalan. Semuanya diatur dan diberikan model oleh pemerintah pusat, sehingga fondasinya kuat pada aglomerasi. Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri,” tegas Bima Arya saat menyampaikan arahannya di hadapan para pemangku kepentingan.
Menggeser Paradigma: Dari Lembaga ke Isu Nyata
Bima Arya menekankan bahwa Kementerian Dalam Negeri kini memegang mandat krusial untuk memastikan sinkronisasi dan kolaborasi antarwilayah berjalan tanpa hambatan. Ia menginginkan adanya pergeseran paradigma, di mana fokus pembangunan tidak lagi melulu soal pembentukan lembaga baru, melainkan langsung menyasar pada penyelesaian isu sektoral di lapangan.
Beberapa poin utama yang menjadi sorotan dalam pendekatan sektoral ini meliputi:
- Manajemen Sampah Terintegrasi: Melalui program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bentuk intervensi konkret pusat.
- Transformasi Transportasi: Mendorong transportasi publik lintas daerah yang memiliki otoritas jelas dan skema pembiayaan yang berkelanjutan.
- Layanan Publik: Optimalisasi Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat lokal.
Lebih lanjut, Bima meyakini bahwa integrasi transportasi antarwilayah hanya akan menjadi wacana jika tidak didukung oleh kejelasan payung hukum dan sinkronisasi anggaran. Dengan adanya dukungan kuat dari pemerintah pusat yang dikombinasikan dengan komitmen pemerintah daerah, aglomerasi berbasis sektoral ini diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang bagi masa depan kota-kota di Indonesia agar lebih layak huni dan kompetitif.
Melalui ekosistem yang terintegrasi ini, diharapkan pembangunan tidak lagi berjalan parsial, melainkan menjadi satu kesatuan gerak yang harmonis demi kesejahteraan masyarakat luas.
