Kritik Tajam 98 Resolution Network Soal Narasi ‘Indonesia Gelap’: Sebuah Anomali Gerakan Sosial

Kabarmalam.com — Di tengah dinamika politik yang kian memanas, pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, melontarkan kritik pedas terhadap munculnya berbagai narasi pesimistis yang belakangan ini menghiasi ruang publik. Narasi seperti ‘Indonesia Gelap’, ‘Kabur dari Indonesia’, hingga ajakan ‘Buang Rupiah’ dinilai sebagai sebuah fenomena aneh yang tidak pernah dikenal dalam sejarah panjang gerakan sosial di tanah air.

Haris menegaskan bahwa retorika yang menggaungkan kebangkrutan negara atau penjualan aset bangsa adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat kemandirian. Menurutnya, tradisi perjuangan di Indonesia sejak era revolusi selalu berpijak pada optimisme dan kedaulatan, bukan pelarian diri dari tanggung jawab sebagai warga negara.

Antitesis Sejarah dan Semangat Perjuangan

Mengingat kembali memori kolektif bangsa, Haris membandingkan situasi saat ini dengan era perjuangan kemerdekaan. Ia menyebut bahwa duet maut Bung Karno dan Bung Hatta membangun fondasi negara dengan narasi Indonesia Merdeka yang berdaulat. Sangat ironis, menurutnya, jika setelah 80 tahun menghirup udara kebebasan, justru muncul narasi ‘sampah’ yang anti-kemandirian.

“Kita merasa sangat prihatin. Di saat bangsa ini seharusnya memperkuat pijakan, justru ada kelompok yang menebar narasi ‘Sale Indonesia’ atau ‘Indonesia Bangkrut’. Ini benar-benar sebuah anomali yang ekstrem,” ungkap Haris dalam keterangan resminya.

Mendukung Langkah Strategis Presiden Prabowo

Lebih lanjut, Haris Rusly Moti menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang dianggapnya memiliki visi kuat untuk membawa Indonesia berdikari. Ia memuji keberanian pemerintah dalam menyentuh akar persoalan ekonomi, khususnya terkait kebocoran penerimaan negara.

Berbeda dengan pola lama yang hanya fokus pada korupsi belanja negara skala kecil, Haris menilai langkah Prabowo yang menyasar under invoicing dan transfer pricing adalah langkah yang jauh lebih mendasar. Ini dianggap sebagai upaya nyata untuk menjaga kedaulatan negara dari rongrongan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kritik Terhadap Gerakan yang Anti-Rakyat

Haris juga menggarisbawahi keanehan dalam gerakan sosial modern yang justru terkesan menolak alokasi APBN untuk kepentingan rakyat luas. Ia mencontohkan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan kampung nelayan, hingga sekolah rakyat.

“Dalam sejarah kita, gerakan sosial selalu menjadi antitesis dari penindasan. Dulu ada gerakan ‘Indonesia Bersih’ melawan oligarki, atau gerakan anti-neoliberalisme yang membela subsidi rakyat. Namun sekarang, ada gerakan yang justru anti terhadap program kesejahteraan rakyat. Saya yakin, model gerakan seperti ini tidak akan mendapatkan tempat di hati masyarakat,” tambahnya.

Proses Panjang Menuju Perubahan

Mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Haris meminta publik untuk memberikan ruang dan waktu bagi pemerintah untuk berproses. Sebagai pengalaman pertama bagi Indonesia dalam skala nasional, program ini tentu memerlukan evaluasi dan pembenahan berkelanjutan agar tidak menjadi sasaran empuk praktik korupsi seperti bantuan sosial di masa lalu.

Ia menutup dengan keyakinan bahwa semangat untuk berdaulat secara ekonomi dan politik harus tetap menjadi napas utama setiap gerakan di Indonesia, demi menjaga marwah bangsa di mata dunia.