Skandal Internal Terungkap, Menteri PU Berhentikan Pejabat Akibat Proyek Sekolah Rakyat ‘Setengah Mangkrak’

Kabarmalam.com — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, tampak tak kuasa menyembunyikan kekecewaannya saat membedah rapor merah sejumlah proyek strategis di lingkup kementeriannya. Fokus utama yang menjadi sorotan tajam adalah pembangunan Sekolah Rakyat, yang disebutnya sempat berjalan di tempat alias ‘setengah mangkrak’ akibat adanya praktik internal yang jauh dari kata profesional.

Dalam sebuah sesi pemaparan di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Dody mengungkapkan bahwa hingga 20 Mei 2026, realisasi fisik pembangunan sekolah-sekolah tersebut baru menyentuh angka 58 hingga 59 persen. Angka ini dinilai sangat mengkhawatirkan, mengingat tenggat waktu yang diberikan Presiden Prabowo Subianto sudah sangat mepet.

Ketimpangan Kontrak dan Instruksi Presiden

Dody memaparkan adanya ketidaksinkronan yang fatal antara instruksi Presiden dengan eksekusi di lapangan. Presiden Prabowo secara tegas menginginkan seluruh fasilitas pendidikan ini siap digunakan pada Juni 2026, tepat sebelum tahun ajaran baru dimulai pada Juli mendatang. Namun, kenyataan pahit ditemukan di meja kerja sang Menteri.

“Presiden berkali-kali menekankan bahwa bangunan fasilitas pendidikan harus rampung pada Juni 2026 demi menyambut siswa baru di bulan Juli. Tapi apa yang terjadi? Saya menemukan kontrak pembangunan yang baru selesai di Juli, bahkan ada yang baru tuntas Oktober,” ujar Dody dengan nada getir dalam media briefing, Jumat (22/5/2026).

Tindakan ‘Tak Terpuji’ di Lingkungan Internal

Lebih jauh lagi, Dody membongkar borok di balik keterlambatan ini. Ia menyebut telah memberikan arahan dan solusi teknis sejak dini untuk mengantisipasi kendala. Sayangnya, instruksi tersebut seolah membentur tembok tebal karena adanya oknum di internal yang memiliki agenda lain.

Ia tidak segan menggunakan istilah “pekerjaan tidak terpuji” untuk menggambarkan hambatan yang diciptakan oleh jajarannya sendiri pada tahap awal proyek. Dampaknya, persoalan teknis yang seharusnya tuntas pada Januari atau Februari 2026 justru berlarut-larut hingga menghambat proses konstruksi secara keseluruhan.

• Progres pembangunan tertahan di angka 58-59%.
• Ditemukan kontrak kerja yang melampaui target operasional.
• Adanya sabotase kinerja berupa tindakan tidak terpuji oleh oknum internal.
• Pemecatan pejabat yang dianggap bertanggung jawab atas keterlambatan.

Langkah Tegas dan Komitmen Penyelesaian

Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya pembersihan birokrasi, Menteri Dody mengonfirmasi telah mengambil langkah drastis dengan memberhentikan sejumlah pejabat dari posisinya. Menurutnya, kegagalan ini tidak seharusnya terjadi mengingat proyek ini dikawal oleh tim dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang seharusnya diisi oleh tenaga profesional.

“Ini di luar perkiraan saya. Dengan komposisi tim yang ada, keterlambatan ini mustahil terjadi jika bekerja dengan benar. Sebagai konsekuensinya, beberapa orang telah saya berhentikan,” tegasnya.

Meski dihantam badai internal, optimisme tetap dijaga. Dari total 93 titik pembangunan proyek strategis Sekolah Rakyat, Dody menargetkan setidaknya 88 sekolah dapat selesai tepat waktu pada Juni 2026. Ia berkomitmen agar mayoritas sekolah tersebut tetap bisa menyambut siswa baru sesuai visi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.