Prabowo Kritik Tajam Birokrasi Lamban: Di Luar Negeri Cuma 2 Minggu, Kenapa Kita 2 Tahun?

Kabarmalam.com — Di tengah upaya keras pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi nasional, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik pedas terhadap kerumitan birokrasi Indonesia yang dinilai masih jauh dari kata ideal. Kegelisahan ini muncul saat orang nomor satu di Indonesia tersebut menyoroti perbedaan durasi pengurusan izin yang sangat kontras antara Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Sentilan Keras di Balik Gunungan Uang Rampasan

Kekesalan tersebut diutarakan Prabowo saat menghadiri penyerahan uang hasil rampasan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp 10,2 triliun di Kejaksaan Agung pada Rabu (13/5). Di balik seremoni pengembalian aset negara tersebut, Prabowo menyisipkan pesan kuat kepada seluruh kementerian dan lembaga agar segera membenahi sistem yang selama ini dianggap menghambat laju ekonomi.

“Semua pejabat dari kementerian dan lembaga harus mencari jalan untuk memperbaiki sistem. Kurangi ketidakefisienan, permudah perizinan usaha, dan jangan sekali-kali mempersulit prosesnya,” tegas Prabowo di hadapan para petinggi lembaga negara.

Perbandingan Pahit: Dua Minggu vs Dua Tahun

Prabowo tidak asal bicara. Ia membawa data perbandingan yang cukup menohok mengenai kecepatan layanan publik. Menurutnya, banyak calon investor yang akhirnya mengurungkan niat menanamkan modal di tanah air karena terjebak dalam labirin birokrasi yang memakan waktu hingga hitungan tahun.

“Para pengusaha mengeluh. Mereka punya niat baik untuk bekerja dan berinvestasi, tapi seringkali harus menunggu izin satu sampai dua tahun. Sementara di negara tetangga, proses yang sama bisa selesai hanya dalam dua minggu saja,” jelasnya dengan nada retoris.

Ia menekankan bahwa Indonesia harus berani bercermin dan menjadikan standar negara tetangga sebagai acuan minimal. Jika negara lain mampu memberikan kepastian hukum dan kecepatan waktu, Prabowo mempertanyakan mengapa Indonesia masih terjebak pada pola lama yang tidak produktif.

Dukungan untuk Pengusaha Jujur

Meski menuntut penyederhanaan sistem, Prabowo tetap memberikan catatan penting mengenai integritas. Ia menginstruksikan jajarannya untuk tetap tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan, namun memberikan karpet merah bagi mereka yang taat hukum.

“Sederhanakan segalanya, bantu mereka yang ingin memberikan sumbangsih bagi negara. Yang nakal tentu kita tertibkan, tapi bagi pengusaha yang baik dan benar-benar ingin bekerja membangun bangsa, wajib kita dukung penuh,” pungkasnya.

Langkah tegas Presiden ini diharapkan mampu mendongkrak kepercayaan pasar terhadap iklim investasi asing dan domestik, sehingga potensi ekonomi yang selama ini terhambat oleh tembok birokrasi bisa segera terealisasi demi kesejahteraan masyarakat luas.