Mendagri Tito Karnavian: Jangan Pukul Rata, Banyak Kepala Daerah Berprestasi yang Luput dari Sorotan

Kabarmalam.com — Di tengah riuh rendah pemberitaan miring mengenai oknum pemimpin daerah yang terjerat masalah hukum, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membawa pesan optimisme yang kuat. Dalam kunjungannya ke Palembang, Sumatera Selatan, Tito menegaskan bahwa wajah kepemimpinan di Indonesia tidak boleh digeneralisasi hanya berdasarkan kasus-kasus negatif. Menurutnya, masih banyak pemimpin lokal yang bekerja dalam senyap, turun ke lapangan, dan melahirkan inovasi demi kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam gelaran bergengsi Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi yang berlangsung di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sabtu (25/4/2026). Acara ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah instrumen strategis untuk memantik semangat kompetisi yang sehat di antara para pemimpin daerah.

Membangun Budaya Kompetisi yang Sehat

Tito menjelaskan bahwa pemberian penghargaan adalah salah satu metode paling efektif untuk menciptakan iklim kerja yang dinamis. Dengan adanya apresiasi, diharapkan setiap wilayah akan berlomba-lomba memberikan yang terbaik. “Pemberian penghargaan ini adalah cara kita menciptakan iklim kompetitif agar daerah bisa memacu kinerjanya secara lebih optimal,” ujar Tito di hadapan para hadirin.

Indonesia sendiri memiliki struktur pemerintahan yang sangat masif dengan 552 pemerintah daerah, yang mencakup 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Skala yang luas ini, menurut Tito, membawa kebanggaan sekaligus kompleksitas yang luar biasa. Setiap daerah memiliki tantangan geografis dan sosial yang berbeda-beda, sehingga tidak adil jika kinerja mereka hanya dilihat dari satu kacamata saja.

Jangan Generalisasi Masalah Hukum

Mantan Kapolri ini secara terbuka mengakui keprihatinannya atas beberapa kolega kepala daerah yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Namun, ia meminta publik dan media agar tetap objektif. Menurutnya, kesalahan segelintir orang tidak boleh menghapus kerja keras ribuan aparatur sipil negara dan kepala daerah lainnya yang jujur dan berprestasi.

“Ada kepala daerah yang kinerjanya sangat bagus, ada yang rata-rata, dan memang ada yang perlu kita dorong kemampuannya. Namun, yang terkena masalah hukum jangan sampai membuat kita menggeneralisir bahwa semua kepala daerah itu buruk. Banyak dari mereka yang berjuang di lapangan, bertemu langsung dengan masyarakat setiap hari,” tegasnya dengan nada emosional.

Pentingnya Eksposur Prestasi oleh Media

Tito juga menyoroti peran vital media dalam membentuk opini publik. Ia berharap prestasi-prestasi daerah, seperti keberhasilan menekan inflasi atau inovasi pembiayaan kreatif, mendapatkan porsi pemberitaan yang setara dengan berita-berita hukum. Tanpa eksposur yang cukup, inovasi-inovasi hebat di daerah akan tetap tersembunyi dan tidak bisa menjadi inspirasi bagi wilayah lain.

Kegiatan di Palembang ini merupakan langkah awal dari rangkaian nasional yang akan menjangkau enam pulau besar di Indonesia. Fokus penilaian dalam ajang ini meliputi empat kategori krusial:

• Pengendalian Inflasi Daerah
• Penurunan Tingkat Pengangguran
• Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
• Entrepreneur Government atau Creative Financing

Landasan hukum pemberian insentif fiskal dan penghargaan ini telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta regulasi pengelolaan keuangan daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019.

Selain seremoni penghargaan, acara ini juga menghadirkan Forum Akselerator Negeri. Sebuah platform kolaboratif yang mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai lini, mulai dari pemerintah, pelaku UMKM, akademisi, hingga investor. Kehadiran lembaga tinggi seperti Kemenkes, Kemenkeu, Bappenas, hingga BPS menunjukkan betapa seriusnya pemerintah pusat dalam mendorong akselerasi pembangunan di tingkat daerah.