Ironi Jakarta Menuju Kota Global: Rano Karno Soroti Pembangunan Markas Satpol PP yang Terganjal Efisiensi

Kabarmalam.com — Upaya memperkuat infrastruktur pendukung keamanan di Jakarta nampaknya masih menemui jalan buntu. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa rencana besar untuk mendirikan markas mandiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terpaksa harus mengalah pada kebijakan penghematan anggaran.

Meski desain dan alokasi dana sempat masuk dalam radar perencanaan, realisasinya kini terhenti di tengah jalan. Menurut Rano, langkah efisiensi anggaran menjadi alasan utama mengapa instansi penegak Perda tersebut belum memiliki gedung operasional sendiri.

Ironi Tanpa Markas di Tengah Ambisi Kota Global

Dalam keterangannya, Wagub Rano Karno memaparkan bahwa persoalan ini telah menjadi bahan diskusi serius bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia menilai, kondisi saat ini sangat kontradiktif dengan cita-cita Jakarta yang tengah bertransformasi menjadi kota global.

“Kemarin saya sempat bicara dengan Pak Gubernur, sepertinya kita harus evaluasi lagi masalah ini. Apalagi kita mau jadi kota global,” ujar Rano saat memberikan keterangan di Jakarta, Sabtu (24/4/2026). Ia pun tak segan menyuarakan keheranannya mengenai belum adanya Markas Komando (Mako) yang representatif untuk Satpol PP.

Rano memberikan analogi yang cukup menohok mengenai situasi ini. “Maaf, istilahnya kalau misal polisi tidak punya Polda kan aneh. Makanya kalau Satpol PP DKI tidak punya mako, itu aneh,” tambahnya dengan nada prihatin.

Beban Kerja Besar, Fasilitas Minim

Rano Karno juga menyoroti kesejahteraan fisik para personel di lapangan. Ia merasa miris melihat para petugas yang memiliki beban kerja berat namun tidak memiliki tempat istirahat yang layak setelah berpatroli. Baginya, kesehatan dan kesiapan fisik personel adalah aset vital dalam menjalankan tugas operasional yang menuntut stamina tinggi.

Di sisi lain, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengonfirmasi bahwa selama ini jajarannya masih menyewa atau menumpang di fasilitas yang ada. “Jadi, Jakarta itu belum punya kantor Satpol PP. Kami masih numpang di Blok H, Balai Kota, di lantai 16,” ungkap Satriadi.

Kondisi ini seringkali menimbulkan rasa canggung, terutama saat menerima kunjungan dinas dari daerah lain. Satriadi menekankan bahwa kehadiran kantor sendiri bukan sekadar soal prestise, melainkan kebutuhan mendesak untuk memonitor sekitar 5.000 personel yang tersebar di seluruh penjuru Jakarta.

Lahan di Cempaka Putih Menanti Kepastian

Padahal, dari segi kesiapan lahan, pihak Satpol PP sudah memiliki titik lokasi yang strategis di kawasan Cempaka Putih. Rencana pembangunan kantor tersebut dianggap sangat krusial mengingat Jakarta menyandang status sebagai kota teraman kedua di ASEAN setelah Singapura.

Satriadi berharap melalui koordinasi intensif dengan pimpinan daerah, usulan pembangunan Mako ini dapat kembali diprioritaskan demi menunjang kenyamanan dan kinerja maksimal para garda terdepan penegak peraturan daerah di Jakarta tersebut.