Strategi Efisiensi Anggaran Makan Bergizi Gratis: Dana Operasional Dipangkas Rp 67 Triliun, Nutrisi Anak Tetap Terjamin

Kabarmalam.com — Langkah strategis diambil pemerintah dalam mengelola keuangan negara guna memastikan keberlanjutan program prioritas. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara resmi mengumumkan kebijakan efisiensi pada pos anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak tanggung-tanggung, total penghematan yang dilakukan mencapai angka fantastis, yakni Rp 67 triliun.

Dalam konferensi pers APBN KITA yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (19/5/2026), Purbaya menjelaskan bahwa penyesuaian ini merupakan bagian dari arahan Presiden untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara. Awalnya, alokasi yang ditetapkan untuk program ini berada di angka Rp 335 triliun, namun setelah melalui proses evaluasi dan efisiensi, pagu anggaran kini disesuaikan menjadi Rp 268 triliun.

Realisasi dan Prioritas Penggunaan Dana

Hingga pertengahan tahun berjalan, Purbaya mengungkapkan bahwa realisasi anggaran negara untuk program MBG telah menyentuh angka Rp 75 triliun, atau setara dengan 22,4 persen dari total kebutuhan tahunan. Pemangkasan sebesar Rp 67 triliun ini pun memicu pertanyaan publik mengenai aspek apa saja yang akan terdampak secara langsung.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, memberikan klarifikasi mendalam. Menurutnya, pemangkasan ini tidak akan menyentuh porsi manfaat yang diterima oleh masyarakat, melainkan menyasar pada biaya-biaya administratif dan birokrasi di tingkat pusat.

Ikat Pinggang di Kantor Pusat

Nanik menegaskan bahwa pihak Badan Gizi Nasional telah melakukan penyesuaian internal yang ketat. Fokus efisiensi diarahkan pada pengadaan-pengadaan yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan jumlah penerima manfaat di lapangan.

“Yang dikurangi adalah porsi pengadaan di kantor pusat, perjalanan dinas, hingga penyelenggaraan acara-acara di hotel. Saat ini, biaya operasional di pusat benar-benar kami tekan, bahkan hanya menyisakan komponen gaji karyawan saja,” jelas Nanik dalam keterangannya kepada media.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan tetap memberikan dampak maksimal bagi kualitas gizi anak-anak di seluruh pelosok negeri. Tidak ada lagi pengadaan barang mewah atau fasilitas kantor yang tidak mendesak demi menjaga integritas program gizi nasional.

SPPG Tetap Beroperasi Normal

Kabar baiknya, Nanik menjamin bahwa operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi garda terdepan pendistribusian makanan tidak akan terganggu. Pemerintah tetap menjamin ketersediaan anggaran untuk bahan baku makanan berkualitas dan upah bagi tenaga pelaksana di daerah.

“Meskipun ada pemangkasan dari Kemenkeu, kami pastikan operasional SPPG tetap berjalan sesuai rencana. Tidak ada pengurangan biaya untuk bahan baku nutrisi maupun manfaat lainnya yang telah ditetapkan bagi para penerima,” tegasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah berusaha membuktikan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti penurunan kualitas layanan. Sebaliknya, hal ini merupakan bentuk profesionalisme dalam mengelola kebijakan fiskal agar program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan secara berkelanjutan tanpa membebani kas negara secara berlebihan.