BGN Soroti Vitalnya Peran Chef dan Pengawas Gizi: Nyawa Program Makan Bergizi Gratis Ada di Dapur

Kabarmalam.com — Keberlangsungan salah satu program unggulan pemerintah, Makanan Bergizi Gratis (MBG), kini berada di titik krusial yang sangat bergantung pada koordinasi di lini belakang. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa ‘napas’ dan masa depan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepenuhnya berada di pundak para pengawas gizi serta jurutama masak atau chef.

Dalam sebuah pernyataan yang lugas, Nanik mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya keterlibatan para pejuang dapur ini dalam berbagai agenda strategis selama ini. Padahal, merekalah yang menentukan apakah kualitas asupan yang sampai ke masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan atau justru sebaliknya.

Antara Harapan dan Realita di Lapangan

Saat memberikan arahan dalam acara Sosialisasi Keamanan Pangan bagi pengawas gizi dan chef SPPG se-Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu (23/5/2026), Nanik tidak menutupi fakta pahit di lapangan. Ia menyebut bahwa kondisi dapur SPPG saat ini masih jauh dari idealisme yang dibayangkan Presiden Prabowo Subianto saat merancang program ini.

Salah satu poin utama yang disorot adalah masalah infrastruktur. Berdasarkan tinjauan di lapangan, sekitar 80 persen dapur SPPG saat ini memanfaatkan bangunan eksisting seperti bekas ruko, kafe, hingga rumah warga, alih-alih bangunan baru yang sesuai spesifikasi. Langkah ini diambil demi mengejar target jumlah penerima manfaat, namun berdampak pada risiko keamanan pangan yang tinggi.

“Seharusnya bangunan yang ada mengikuti petunjuk teknis (juknis), bukan juknis yang dipaksa mengikuti kondisi rumah,” tegas Nanik. Mantan jurnalis senior ini juga merasa heran dengan banyaknya ‘Rumah Liliput’ yang dipaksakan menjadi dapur produksi, padahal standar luas ideal adalah 400 meter persegi demi mencegah kontaminasi silang.

2026: Tahun Kualitas dan Penguatan Tata Kelola

Memasuki tahun 2026, Badan Gizi Nasional memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan menghentikan sementara penambahan dapur SPPG baru. Fokus utama kini dialihkan pada perbaikan kualitas dan standarisasi operasional yang sudah ada. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa setiap porsi makanan yang keluar dari dapur benar-benar aman, sehat, dan bergizi.

Beberapa poin pembenahan yang tengah disiapkan antara lain:

• Penyusunan Juknis baru yang mencakup tata letak (layout) dapur, standarisasi peralatan, hingga tata kelola memasak.
• Pembuatan pedoman penanganan bahan pangan yang lebih ketat.
• Pengembangan “Bank Menu” untuk memastikan variasi dan kecukupan gizi.
• Rencana pembukaan sekolah khusus atau kursus bagi jurutama masak yang dibiayai langsung oleh BGN.

Sinergi Pengawas Gizi dan Chef: Kunci Mutlak

Nanik juga menyoroti seringnya terjadi ego sektoral di dalam dapur. Tak jarang, pengawas gizi dan chef tidak sejalan atau bahkan jarang berkomunikasi. Ada temuan di mana pengawas gizi datang saat proses memasak telah usai, atau chef yang merasa paling tahu tanpa mengindahkan arahan gizi.

“Bagaimana makanan bisa aman kalau dua pilar utama ini tidak pernah akur atau tidak pernah ketemu?” ujarnya retoris. Baginya, komunikasi yang harmonis antara pengawas gizi, chef, dan kepala SPPG adalah syarat mutlak agar program Makanan Bergizi Gratis tidak sekadar menjadi seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesehatan generasi mendatang.

Upaya keras BGN dalam membenahi SOP dan meningkatkan mutu SDM ini merupakan bentuk tanggung jawab moral agar niat mulia di balik program MBG tidak terhambat oleh tata kelola dapur yang dianggap ‘amburadul’. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sertifikasi bagi para chef, diharapkan standar gizi nasional dapat tercapai dengan sempurna.