Skandal Pemalsuan Tanda Tangan Guncang Kementerian PU, Dody Hanggodo: Saya Merasa Terpukul dan Ternodai

Kabarmalam.com — Kabar mengejutkan datang dari lingkungan internal Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menteri PU, Dody Hanggodo, secara terbuka mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah mendapati salah satu pegawainya nekat memalsukan tanda tangannya demi kepentingan tertentu. Insiden ini mencuat ke publik dalam sebuah acara media briefing yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dody menjelaskan bahwa praktik lancung ini terendus melalui sebuah dokumen yang mencurigakan. Meski dokumen tersebut terlihat seperti berkas resmi, ketidaksinkronan nomor dokumen menjadi pintu masuk terungkapnya aksi tersebut. “Ada satu fakta yang memang benar terjadi, yakni adanya dokumen yang dipalsukan. Sebenarnya dokumennya tidak palsu, namun tanda tangan saya yang dipalsukan. Nomor dokumennya pun berbeda jauh dengan nomor aslinya,” ungkap Dody dengan nada bicara yang sarat akan kekecewaan pada Jumat (22/5/2026).

Integritas yang Terkoyak di Tengah Anggaran Triliunan

Bagi seorang pejabat tinggi yang mengawal anggaran negara dalam jumlah fantastis, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa. Dody mengaku sangat terpukul karena tidak menyangka pengkhianatan integritas justru datang dari orang dalam kementerian yang ia pimpin. Ia merasa harga diri institusi seolah dicoreng oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

“Ini adalah fakta yang sangat menyedihkan. Berani-beraninya ada aksi palsu-memalsukan di kementerian yang setiap tahunnya mengelola dana hingga ratusan triliun rupiah. Jujur saja, saya merasa terpukul, tertampar, bahkan merasa ternodai. Hal seperti ini tidak pernah terbayangkan sedikit pun di benak saya,” tutur Dody mencurahkan isi hatinya di hadapan para awak media.

Kekhawatiran Terhadap Tanda Tangan Pejabat Lain

Lebih lanjut, Dody mengutarakan kekhawatirannya bahwa aksi nekat pegawai tersebut mungkin tidak hanya menyasar dirinya. Ia menduga ada kemungkinan tanda tangan pejabat struktural lainnya, seperti Direktur Jenderal (Dirjen) hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen), juga menjadi sasaran pemalsuan serupa.

Logikanya sederhana namun mengkhawatirkan: jika tanda tangan seorang menteri saja berani dipalsukan, maka posisi pejabat di bawahnya tentu jauh lebih rentan terhadap eksploitasi administratif. Hal inilah yang mendorong Dody untuk segera mengambil langkah tegas demi menjaga marwah kementerian.

Langkah Hukum dan Tindakan Tegas

Meski mengaku sedih, Dody Hanggodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan perkara ini menguap begitu saja. Saat ini, kasus tersebut sudah diserahkan sepenuhnya kepada Biro Hukum Kementerian PU untuk diproses secara mendalam, termasuk kemungkinan pelaporan ke pihak berwajib.

“Semua sudah diproses oleh Biro Hukum, termasuk pelaporan dan tahapan-tahapan lainnya. Saya pribadi tidak ingin berlarut-larut terjebak dalam urusan ini karena masih banyak tugas besar lainnya yang menanti. Biarlah Dirjen dan Biro Hukum yang menuntaskannya, meskipun yang menjadi objek pemalsuan adalah tanda tangan saya sendiri,” pungkasnya menutup pembicaraan.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran di Kementerian PU untuk memperketat pengawasan dokumen dan menjaga integritas dalam menjalankan roda birokrasi, terutama di sektor pembangunan infrastruktur yang menjadi tumpuan nasional.