Klarifikasi Mensos Gus Ipul Soal Anggaran Sepatu Rp 27 Miliar: Transparansi Pagu dan Koordinasi KPK
Jumat, 08 Mei 2026 14:05 WIB
Kabarmalam.com — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan penjelasan mendalam terkait polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang mencapai angka Rp 27 miliar. Dalam keterangannya, Gus Ipul menegaskan bahwa nilai fantastis tersebut merupakan total pengadaan untuk tahun anggaran 2025 yang sudah berjalan, sementara untuk tahun 2026 proses lelang bahkan belum dimulai.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gus Ipul saat menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Kementerian Sosial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara.
Mekanisme Penentuan Harga dan Pagu Anggaran
Menanggapi isu harga sepatu yang dianggap tinggi, Gus Ipul menjelaskan bahwa angka yang muncul ke publik merupakan pagu anggaran atau batas atas, bukan harga final transaksi. Ia menekankan bahwa setiap proses pengadaan di Kemensos selalu mengacu pada regulasi yang ketat dan melibatkan berbagai pihak kompeten.
“Penentuan angka dalam pengadaan itu ada mekanismenya. Kami melihat harga pasar, melakukan survei lapangan, meninjau e-katalog hingga e-commerce, serta meminta pendapat para ahli untuk menentukan harga perencanaan atau pagu tersebut,” ujar Gus Ipul. Ia menjamin bahwa realisasi harga di lapangan biasanya akan lebih rendah dibandingkan dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan.
Rincian Pengadaan Sepatu Tahun 2025
Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim redaksi, pada tahun 2025 terdapat tujuh jenis pengadaan sepatu dengan spesifikasi dan pagu harga yang bervariasi. Berikut adalah rincian teknis yang dipaparkan:
- Pagu tertinggi berada di angka Rp 700.000 untuk model sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- Pagu terendah dipatok sekitar Rp 500.000 untuk kategori sepatu harian.
- Seluruh realisasi belanja pada tahun 2025 tercatat berada di bawah nilai pagu yang ditentukan.
- Semua barang telah didistribusikan kepada para penerima manfaat sesuai target sasaran.
Gus Ipul kembali menegaskan bahwa tanggung jawab teknis berada di tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pokja, namun secara prinsip, pengadaan barang tersebut telah melalui prosedur legal yang sah.
Langkah Preventif dan Konsultasi dengan KPK
Mengingat anggaran Kemensos yang diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya, Gus Ipul merasa perlu melakukan koordinasi intensif dengan lembaga antirasuah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan sejak dini.
“Kami meminta nasihat dari KPK, termasuk menjajaki kemungkinan jika pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial ke depannya dilakukan oleh instansi lain melalui agen pengadaan yang sah menurut undang-undang. Ini penting agar kami bisa lebih fokus pada pelayanan sosial sementara urusan teknis belanja dikelola oleh pihak yang lebih spesifik,” tambahnya.
Langkah proaktif Mensos ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat luas bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang ketat.
