Mendagri Tito Karnavian Kawal Hunian Layak di Sorong: Instruksikan Pembebasan Biaya untuk Rakyat Kecil

Kabarmalam.com — Upaya mewujudkan mimpi masyarakat akan hunian yang layak terus digulirkan oleh pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, melakukan langkah nyata dengan turun langsung meninjau progres program perumahan rakyat di kawasan Perumahan Kadar Malibera Residence III, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan pemerintah di lapangan.

Dalam peninjauan tersebut, Tito Karnavian didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Mereka menyisir setiap sudut bangunan, memastikan kualitas fisik rumah, sekaligus membuka ruang dialog yang hangat dengan para penghuni perumahan. Kehadiran para petinggi ini membawa pesan kuat bahwa kesejahteraan rakyat, khususnya di Tanah Papua, tetap menjadi prioritas utama.

Dorongan Transformasi Kebijakan di Kota Sorong

Melihat kondisi di lapangan, Tito Karnavian memberikan instruksi tegas kepada Wali Kota Sorong, Septinus Lobat. Ia mendesak agar Pemerintah Kota Sorong segera menyelaraskan langkah dengan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah implementasi pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selama ini, Kota Sorong diketahui belum sepenuhnya menerapkan kebijakan insentif tersebut. Oleh karena itu, Mendagri meminta pemahaman komprehensif dari jajaran pemerintah daerah terkait pembebasan PBG serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini bertujuan agar proses administrasi tidak lagi menjadi beban bagi rakyat kecil yang ingin memiliki rumah sendiri.

Edukasi Publik Agar Tidak Terjadi Misinformasi

Tito juga memberikan catatan penting agar kepala daerah berhati-hati dalam berkomunikasi dengan publik. Ia tidak ingin narasi ‘gratis’ disalahpahami oleh seluruh lapisan masyarakat. “Nanti dianggap, ngomong depan publik bahwa ini digratiskan PBG, BPHTB, besok masyarakat mengira semuanya gratis. Padahal, yang gratis itu dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Tito dalam keterangannya.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa subsidi dan insentif dari Menteri Dalam Negeri dan kementerian terkait benar-benar tepat sasaran. Dengan pemetaan yang akurat, keadilan sosial bagi warga Sorong dapat terwujud tanpa menimbulkan kerancuan birokrasi di kemudian hari.

Menyentuh Sisi Lain Kota: Peninjauan Kawasan Malawei

Setelah meninjau perumahan formal, rombongan Mendagri tidak lantas menyudahi agenda mereka. Mereka beranjak menuju kawasan kumuh di Kelurahan Malawei, Kota Sorong. Di lokasi ini, suasana dialog terasa lebih emosional. Tito dan rombongan berbincang langsung dengan warga, mendengarkan keluh kesah mereka mengenai kebutuhan dasar akan tempat tinggal yang sehat dan manusiawi.

Kunjungan ke Malawei menjadi sinyal bahwa negara hadir di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan akses hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali mereka yang berada di ujung timur nusantara.

Sinergi Lintas Sektor di Tanah Papua

Agenda besar ini turut didukung oleh kehadiran sejumlah tokoh penting, di antaranya Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) Velix Vernando Wanggai. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi kunci utama agar program perumahan ini tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan ekosistem lingkungan yang lebih baik.

Melalui pengawasan langsung ini, diharapkan percepatan pembangunan di Papua Barat Daya dapat terus melaju, membawa perubahan nyata bagi kehidupan rakyat kecil yang selama ini mendambakan dinding rumah yang kokoh dan atap yang aman untuk berlindung.