Asa Demokrasi di Tengah Luka: Palestina Gelar Pemilu Lokal Pertama Sejak Perang 2023

Kabarmalam.com — Di bawah bayang-bayang panjang konflik yang belum sepenuhnya pudar, warga Palestina di wilayah Tepi Barat dan bagian tengah Jalur Gaza kembali mendatangi bilik suara pada Sabtu (25/4/2026). Perhelatan ini mencatatkan sejarah sebagai pemilihan dewan kota pertama yang dilangsungkan sejak pecahnya perang gaza pada tahun 2023 lalu, sebuah momen yang dipenuhi ambivalensi antara harapan akan perbaikan layanan publik dan kelelahan akibat krisis yang berkepanjangan.

Laporan yang dihimpun dari lapangan menunjukkan dinamika partisipasi yang kontras di berbagai wilayah. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Pusat (CEC) yang berpusat di Ramallah, jumlah pemilih di Tepi Barat sempat menunjukkan kelesuan pada pagi hari. Namun, antusiasme warga melonjak menjelang detik-detik akhir penutupan, membawa angka partisipasi ke level 53,44 persen dari total 1,5 juta pemilih terdaftar. Meski angka ini sedikit menurun dibandingkan pemilu Maret 2022, pencapaian tersebut dianggap signifikan mengingat situasi keamanan yang masih rentan.

Kontras di Gaza dan Suara dari Pemimpin

Pemandangan berbeda terlihat di wilayah Deir el-Balah, Gaza. Di sana, kelesuan pemilih jauh lebih terasa dengan tingkat partisipasi yang hanya menyentuh angka 22,7 persen dari sekitar 70.000 warga yang memiliki hak pilih. Faktor trauma pasca-perang dan keterbatasan infrastruktur ditengarai menjadi penyebab utama rendahnya minat masyarakat untuk mendatangi TPS.

Presiden Palestina, Mahmud Abbas, menyempatkan diri memberikan hak suaranya di Al-Bireh. Dalam keterangannya kepada kantor berita Wafa, ia menegaskan pentingnya menjaga napas demokrasi. “Kami merasa bangga dapat menjalankan proses demokrasi ini meskipun harus berhadapan dengan tumpukan tantangan yang luar biasa,” ungkap Abbas dengan nada optimis di hadapan para pewarta.

Antara Kebutuhan Hidup dan Dilema Waktu

Bagi sebagian warga, pemilu palestina kali ini adalah tentang kelangsungan hidup sehari-hari. Manar Salman, seorang guru di Jericho, mengungkapkan bahwa pilihannya didasari oleh kebutuhan mendesak akan perbaikan infrastruktur. “Kami butuh pemimpin lokal yang mampu mengurusi masalah air dan akses jalan. Tekanan dari pendudukan selama ini telah sangat membatasi ruang gerak pemerintah kota dalam melayani warga,” ujarnya di tengah pengawasan para diplomat asing yang turut memantau jalannya pemungutan suara.

Namun, tidak semua pihak sepakat dengan waktu pelaksanaan pemilihan ini. Suara kritis datang dari kalangan pengusaha seperti Ziad Hassan di desa Dura Al-Qaraa. Ia memandang pemilihan dewan kota di tengah konflik dan ancaman serangan pemukim yang meningkat di Tepi Barat terasa dipaksakan. “Kami merasa keputusan ini tidak tepat waktu di saat luka perang di Gaza masih basah,” cetusnya.

Menanti Wajah Baru di Tengah Ancaman Keamanan

Isu keamanan memang menjadi sorotan utama, terutama terkait meningkatnya eskalasi serangan pemukim ilegal terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023. Abed Jabaieh (68), seorang tokoh masyarakat di desa Ramun, menekankan perlunya regenerasi kepemimpinan untuk menjawab tantangan tersebut. Menurutnya, komunitas lokal membutuhkan energi baru yang berani memperjuangkan hak-hak warga dari intimidasi eksternal.

“Hal yang paling krusial saat ini adalah rasa aman dari para pemukim. Kami memerlukan wajah-wajah segar dan anak muda yang memiliki visi kuat untuk melindungi komunitas kami,” pungkas Jabaieh. Kini, hasil dari pemilihan ini dinanti sebagai langkah awal untuk menata kembali tata kelola lokal di tengah situasi geopolitik yang masih penuh ketidakpastian.