Gus Ipul Tekankan Akurasi Data: Kunci Utama Entaskan Kemiskinan Mulai dari Desa

Kabarmalam.com — Langkah strategis dalam memerangi angka kemiskinan di Indonesia terus diperkuat, kali ini dengan menyasar akurasi data di tingkat akar rumput. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan penekanan khusus kepada jajaran kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga operator data di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk serius membenahi kualitas data kemiskinan.

Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program pembangunan sangat bergantung pada kematangan perencanaan. Namun, perencanaan yang matang mustahil terwujud tanpa sokongan data yang presisi di lapangan. Menurutnya, akurasi informasi adalah separuh dari nafas kesuksesan pembangunan nasional.

Pondasi Pembangunan Dimulai dari Data

“Perencanaan itu menentukan 50 persen kesuksesan kita. Ketika perencanaan kita baik dan akurat, itu sudah menjadi modal besar bagi keberhasilan pembangunan,” ujar Gus Ipul dalam dialog hangat bersama aparatur desa dan pendamping sosial di Mataram, NTB. Kehadiran Mensos di Bumi Gora ini merupakan bagian dari rangkaian Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026 guna menyusun rencana kerja tahun 2027.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa pemerintah saat ini berpijak pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan adanya acuan tunggal ini, peran kepala desa menjadi sangat vital. Kades dianggap sebagai garda terdepan sekaligus sumber utama informasi yang akan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dijadikan pedoman kebijakan oleh kementerian.

Evaluasi Ketepatan Sasaran Bansos

Gus Ipul tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Ia secara terbuka mengakui masih adanya penyaluran bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Berdasarkan evaluasi, terindikasi sekitar 45 persen penerima PKH perlu ditinjau ulang validitasnya agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan mereka yang berhak.

“Tidak boleh lagi ada kepala desa yang tidak tahu kondisi warganya sendiri. Nasib kebijakan pusat sangat bergantung pada data yang disajikan oleh desa. Jika datanya lengkap dan jujur, maka bansos akan tepat sasaran,” tegasnya. Ia menginstruksikan agar seluruh pihak berkolaborasi melakukan pemutakhiran data secara berkala guna meminimalisir penyimpangan.

Memutus Rantai Kemiskinan Melalui Pendidikan

Selain fokus pada bantuan tunai, Kementerian Sosial juga mendorong program jangka panjang melalui pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Gus Ipul memperkenalkan konsep ‘Sekolah Rakyat’ sebagai instrumen untuk mengangkat derajat keluarga miskin ekstrem (Desil 1 dan 2). Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa adanya praktik ‘titip-menitip’.

“Sekolah Rakyat ini adalah jalan bagi anak-anak keluarga miskin untuk naik kelas. Kami pastikan seleksinya ketat dan transparan. Menteri atau Gubernur sekalipun tidak bisa memberikan titipan siswa,” imbuhnya.

Menghidupkan Puskesos untuk ‘The Invisible People’

Gus Ipul juga mengajak para kades untuk mengaktifkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Wadah ini diharapkan menjadi pintu pertama bagi warga untuk mengadu, terutama bagi mereka yang selama ini terabaikan atau disebut sebagai the invisible people—warga miskin yang luput dari pantauan negara karena penderitaannya tidak terlihat di permukaan.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan nyata, di akhir kegiatan, Mensos menyerahkan bantuan keuangan secara simbolis kepada beberapa Desa Berdaya Transformatif. Di antaranya adalah Desa Saneo yang menerima suntikan dana sebesar Rp 500 juta dan Desa Masbagik Utara Baru senilai Rp 300 juta untuk mendukung program kemandirian desa.