Strategi Ibas Yudhoyono Perkuat Kedaulatan Informasi demi Ekosistem Media Nasional yang Sehat

Kabarmalam.com — Di tengah kepungan arus disinformasi yang kian masif, Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono—atau yang akrab disapa Ibas—menyuarakan pentingnya penguatan kedaulatan informasi nasional. Melalui kolaborasi strategis antara pemerintah, institusi media, hingga platform digital, Ibas meyakini bahwa ekosistem jurnalisme yang sehat akan menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Ibas saat menghadiri Audiensi Kebangsaan bersama Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) di Jakarta, Selasa (14/4). Forum yang mengusung tema besar mengenai kedaulatan informasi berkualitas ini menjadi ruang krusial bagi para pemangku kepentingan untuk membedah tantangan globalisasi data dan peran pers di masa depan.

Membangun Generasi dengan Berita Berimbang

Ibas menekankan bahwa akses terhadap informasi yang akurat bukan sekadar kebutuhan, melainkan prasyarat bagi pertumbuhan generasi bangsa yang berkualitas. Ia menegaskan bahwa ruang publik harus dibersihkan dari konten-konten yang menyesatkan demi menjaga nalar kritis masyarakat.

“Kita memiliki visi besar untuk mewujudkan ekosistem informasi yang sehat dan kredibel. Jika setiap warga negara mampu mengakses berita yang tepat, adil, dan berimbang, maka kita sedang menyiapkan fondasi bagi generasi yang tumbuh kembang secara sehat pula,” ungkap Ibas secara tertulis sebagaimana dikutip Kabarmalam.com.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa serangan hoaks dan disinformasi tidak bisa lagi dihadapi dengan cara-cara konvensional. Dibutuhkan standar kualitas informasi yang jauh lebih tinggi dan penguatan literasi digital agar masyarakat mampu membedakan mana fakta dan mana manipulasi.

Sinergi Lintas Sektor dan Tantangan Jurnalisme Modern

Dalam pandangannya, kolaborasi dengan pemerintah saja tidaklah cukup. Ibas mendorong adanya integrasi antara dunia politik, parlemen, media, dan raksasa platform digital untuk menciptakan ruang siber yang lebih bermartabat. Ia mengaku optimistis bahwa meski tantangan yang dihadapi berat, kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya.

“Sinergi ini perlahan akan membuahkan hasil. Kita harus yakin bahwa kerja sama antara pemerintahan, media, dan platform digital akan melahirkan lingkungan informasi yang jauh lebih baik bagi publik,” tegasnya penuh optimisme.

Menariknya, Ibas juga menarik benang merah sejarah dengan menyebutkan relevansi Undang-Undang ITE yang lahir di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, meskipun sering memicu diskusi hangat, regulasi tersebut merupakan fondasi awal untuk mengatur ketertiban di ruang digital. Semangat ini dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang tengah mendorong kedaulatan digital melalui penguatan infrastruktur dan aturan yang protektif bagi generasi muda.

Ancaman AI dan Masa Depan Ekonomi Pers

Audiensi tersebut juga menjadi ajang bagi para praktisi media untuk berkeluh kesah. Salah satunya Sasmito, perwakilan dari KTP2JB, yang menyoroti maraknya kreator konten yang mengemas informasi menyerupai berita namun tanpa kaidah jurnalisme yang jelas. Ia juga menyoroti ancaman dari model Artificial Intelligence (AI) yang kerap menyajikan informasi tanpa mencantumkan sumber asli, sehingga merugikan hak cipta jurnalis.

Selain tantangan teknologi, tekanan ekonomi yang dialami industri pers sejak pandemi menjadi perhatian serius. RUU Hak Cipta yang ada saat ini dianggap belum sepenuhnya mampu memayungi hak ekonomi perusahaan pers di tengah dominasi algoritma global.

Merespons hal ini, jajaran Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, termasuk Benny Kabur Harman dan Zulfikar Hamonangan, menyatakan komitmen politiknya untuk mengawal aspirasi tersebut. Meskipun berada dalam posisi dinamis di parlemen, mereka berjanji akan memperjuangkan regulasi yang lebih adil bagi model bisnis media sosial dan iklan digital.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari Fraksi Partai Demokrat lainnya seperti Marwan Cik Asan, H. Anton Sukartono Suratto, dan Nurwayah. Kehadiran para legislator ini menegaskan bahwa perjuangan untuk jurnalisme berkualitas adalah agenda prioritas demi menjaga demokrasi Indonesia tetap berada di jalur yang benar.