Dilema Demokrasi: Mendagri Tito Karnavian Soroti Hubungan Biaya Mahal Pilkada dengan Maraknya OTT Kepala Daerah

Kabarmalam.com — Gelombang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang beruntun menjerat para kepala daerah belakangan ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Tak terkecuali Mendagri Tito Karnavian, yang secara blak-blakan menyoroti adanya lubang besar dalam sistem rekrutmen pemimpin daerah di Indonesia.

Tito menilai bahwa maraknya kasus korupsi yang melibatkan gubernur hingga bupati/wali kota bukan sekadar masalah integritas individu semata, melainkan ada faktor sistemik yang melatarbelakanginya. Menurutnya, mekanisme pilkada langsung yang kita jalankan saat ini menjadi salah satu pemicu utama karena membutuhkan biaya politik yang sangat tinggi dan sering kali tidak masuk akal.

Sistem Rekrutmen yang Dipertanyakan

Dalam sebuah pertemuan di kompleks parlemen, Senayan, Tito melontarkan pertanyaan retoris mengenai siapa yang sebenarnya memilih para pemimpin tersebut. “Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Rakyat kan?” ujarnya dengan nada reflektif. Ia menekankan bahwa meskipun suara rakyat adalah kunci, kenyataannya mekanisme ini tidak selalu menjamin lahirnya pemimpin yang berkualitas dan bersih dari kepentingan modal.

Ia menambahkan bahwa fenomena korupsi di tingkat daerah telah terjadi berulang kali dalam durasi yang sangat singkat. Hal ini mengindikasikan adanya problema dasar yang bersifat struktural dan sistemis. “Ada problema yang sistematis di sini. Pilkada langsung di satu sisi memiliki sisi positif, namun sisi negatifnya sangat nyata, yakni biaya politik yang selangit yang tidak berbanding lurus dengan kualitas pemimpin yang terpilih,” lanjutnya memaparkan evaluasi atas sistem demokrasi saat ini.

Efek Domino Biaya Politik Tinggi

Besarnya modal yang harus dikeluarkan oleh kandidat untuk memenangkan kontestasi pilkada sering kali memaksa mereka mencari jalan pintas untuk ‘balik modal’ setelah menjabat. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya moral hazard dan penyalahgunaan wewenang secara masif. Catatan hitam menunjukkan setidaknya ada 10 kepala daerah yang terjerat OTT KPK sejak mereka dilantik pada Februari 2025 lalu.

Kasus terbaru yang mengguncang publik adalah penangkapan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Modus yang digunakan pun tergolong berani dan cukup mengerikan. KPK mengungkap bahwa sang bupati diduga melakukan pemerasan terhadap 16 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menggunakan instrumen yang disebut sebagai ‘surat sakti’ demi meraup upeti haram secara paksa.

Evaluasi Menyeluruh Demi Masa Depan

Melihat fenomena yang kian memprihatinkan ini, diskursus mengenai perbaikan sistem pemilu, termasuk usulan menekan biaya politik, kembali mencuat. Bagi Tito, tantangan utamanya adalah bagaimana menciptakan sistem yang mampu menyaring pemimpin berintegritas tanpa harus terjebak dalam lingkaran setan korupsi kepala daerah yang merugikan keuangan negara.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa demokrasi di tingkat lokal tidak hanya menjadi ajang adu kekuatan logistik, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk melahirkan pemimpin yang amanah dan bekerja tulus demi kesejahteraan rakyat.