Menjaga Nadi Perekonomian Sulawesi, Mendagri Tito Karnavian: Stabilitas Adalah Harga Mati

Kabarmalam.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan penekanan khusus kepada seluruh jajaran kepala daerah di Pulau Sulawesi untuk mempererat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pesan ini disampaikan bukan tanpa alasan; stabilitas politik, keamanan, dan sosial dipandang sebagai fondasi mutlak bagi keberlanjutan pembangunan dan penguatan ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam sebuah pertemuan hangat bertajuk Silaturahmi dan Arahan Bersama yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Sabtu (30/5), Tito menegaskan bahwa kekompakan antar-pemangku kepentingan adalah kunci utama eksekusi program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keselarasan gerak antara eksekutif dan aparat keamanan menjadi nyawa bagi jalannya roda pemerintahan di daerah.

Sinergitas sebagai Kunci Eksekusi Program

Menurut Tito, hampir semua kendala di lapangan, mulai dari isu keamanan hingga hambatan program strategis nasional, dapat teratasi jika ada harmoni di tingkat pimpinan. “Segala persoalan bisa diselesaikan, termasuk program-program Presiden maupun pemerintah daerah, asalkan ada kekompakan yang solid,” ungkapnya di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Sulawesi.

Sulawesi, dengan letak geografisnya yang strategis sebagai penghubung wilayah barat dan timur Indonesia, memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Namun, Tito mengingatkan bahwa potensi ini tidak akan berarti banyak jika kondisi keamanan tidak terjaga. Baginya, stabilitas keamanan adalah prasyarat bagi masuknya investasi dan bergeraknya roda ekonomi secara berkelanjutan.

Filosofi Keamanan: Ibarat Menjaga Kesehatan

Dalam arahannya, mantan Kapolri ini menggunakan analogi yang menyentuh sisi kemanusiaan. Ia mengibaratkan keamanan layaknya kesehatan tubuh manusia. “Keamanan itu perlu dirawat. Sama seperti kesehatan, ia tidak datang tiba-tiba. Kita baru menyadari betapa mahalnya sehat saat kita jatuh sakit, dan betapa mahalnya aman ketika situasi sudah tidak kondusif lagi,” tegas Tito dengan nada persuasif.

Ia mengajak para pemimpin daerah untuk belajar dari sejarah konflik sosial yang pernah mewarnai beberapa titik di Sulawesi di masa lampau. Pengalaman pahit tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh unsur Forkopimda untuk terus membangun komunikasi yang cair, baik melalui forum resmi maupun pertemuan informal yang lebih akrab guna memperkuat ikatan kerja sama.

Optimalisasi FKUB dan Deteksi Dini Konflik

Selain koordinasi keamanan, Mendagri juga menyoroti pentingnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Menurutnya, FKUB telah teruji menjadi garda terdepan dalam meredam potensi gesekan berbasis primordial agar tidak meluas menjadi gangguan sosial yang masif. Tito meminta kepala daerah memberikan dukungan nyata, terutama melalui alokasi anggaran yang memadai agar forum ini bisa berfungsi optimal dalam merajut kerukunan.

Tak berhenti di situ, pembentukan dan pengaktifan Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) juga menjadi poin krusial yang ia singgung. Tito menekankan pentingnya instrumen deteksi dini untuk membaca tanda-tanda ketegangan di masyarakat. “Tidak ada kerusuhan yang terjadi secara spontan; semua pasti melalui proses. Di sinilah peran TPKS untuk memutus rantai proses tersebut sebelum pecah menjadi konflik terbuka,” jelasnya.

Kegiatan strategis ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta para pucuk pimpinan daerah dari enam provinsi di Sulawesi. Melalui pertemuan ini, diharapkan tercipta keselarasan langkah dalam menjaga pembangunan daerah yang inklusif di seluruh penjuru Celebes.