Optimalkan Sensus Ekonomi 2026, Wamendagri Ribka Haluk Dorong Pelibatan Orang Asli Papua

Kabarmalam.com — Menyongsong hajatan besar Sensus Ekonomi 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyuarakan sebuah terobosan penting bagi kemajuan Bumi Cenderawasih. Ia mendorong agar pelaksanaan pendataan di Tanah Papua melibatkan lebih banyak Orang Asli Papua (OAP) sebagai garda terdepan petugas lapangan.

Pendekatan berbasis sosiokultural ini dinilai sebagai kunci utama dalam menembus kerumitan geografis dan dinamika sosial di wilayah tersebut. Ribka meyakini bahwa keterlibatan putra daerah akan menciptakan rasa saling percaya, sehingga proses pengumpulan data dapat berjalan tanpa kendala berarti.

Sentuhan Lokal untuk Menghindari Resistensi

Dalam pertemuan strategis bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang digelar secara virtual dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Ribka menekankan pentingnya kebijakan afirmatif dalam rekrutmen sumber daya manusia. Ia menginginkan agar petugas yang diterjunkan hingga ke tingkat distrik adalah mereka yang memahami denyut nadi kehidupan masyarakat lokal.

“Pada saat rekrutmen SDM untuk mengambil data sampai ke distrik, memang itu harus ada kebijakan khusus. Perlu diangkat anak-anak asli Papua agar tidak ada penolakan,” ujar Ribka dalam keterangannya yang dikutip tim redaksi.

Sinergi Lintas Sektor dan Strategi Jemput Bola

Lebih lanjut, mantan Pj Gubernur Papua Tengah ini menjelaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi tidak bisa hanya bertumpu pada satu lembaga. Perlu ada kolaborasi harmonis antara pemerintah pusat dengan gubernur, bupati, hingga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ia juga menyarankan agar BPS mengadopsi strategi ‘jemput bola’ yang selama ini efektif dijalankan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Pola ini dianggap sangat relevan untuk menjangkau masyarakat yang bermukim di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Akurasi Data Sebagai Fondasi Pembangunan

Bagi Ribka, akurasi data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan instrumen vital dalam merumuskan kebijakan. Data yang valid akan menjadi rujukan utama dalam penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta beragam program intervensi lainnya.

Ia menyoroti pentingnya pembaruan data untuk mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat Papua yang sebenarnya. Ribka tak ingin upaya masif yang telah dilakukan pemerintah pusat seolah-olah tidak terlihat hasilnya karena data yang tidak akurat. “Jika data Papua terus menunjukkan angka kemiskinan yang stagnan sementara program terus digulirkan, publik akan melihat seolah pemerintah tidak melakukan intervensi apa pun,” tegasnya.

Dukungan Penuh Kemendagri untuk BPS

Menutup pernyataannya, Ribka mengapresiasi sinergi yang telah dibangun BPS selama ini. Ia menegaskan bahwa Kemendagri, melalui tim teknis dari Ditjen Dukcapil dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), siap memberikan dukungan teknis dan pendampingan kapan saja demi menghasilkan produk data berkualitas tinggi.

Pertemuan penting ini juga dihadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran deputi dan direktur terkait, yang menunjukkan komitmen bersama dalam menyukseskan agenda nasional di tahun 2026 mendatang.