Komisi XI DPR Tegaskan Komitmen Kawal Dana Transfer Daerah 2027: Prioritaskan Kebutuhan Rakyat dan Pembangunan Lokal

Kabarmalam.com — Di tengah bergulirnya perumusan kebijakan fiskal untuk masa depan, Komisi XI DPR RI memberikan angin segar bagi pemerintah daerah terkait alokasi dana pembangunan. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa besaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 hingga saat ini masih dalam tahap penggodokan dan belum mencapai kata final.

Misbakhun menekankan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk memastikan regulasi anggaran tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan akar rumput. Ia menyadari adanya kegelisahan di tingkat pemerintah daerah mengenai porsi anggaran yang akan mereka terima nantinya.

Mengawal Keadilan Fiskal untuk Daerah

“Kami di Komisi XI DPR akan terus mengawal jalannya pembahasan TKD 2027. Target kami jelas, formulanya harus adil, masuk akal, dan yang terpenting adalah berpihak pada kebutuhan nyata pembangunan di daerah,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya di Jakarta.

Politisi dari Partai Golkar ini juga menanggapi berbagai angka yang mulai berseliweran di ruang publik. Menurutnya, angka-angka tersebut hanyalah bagian dari dinamika diskusi kebijakan fiskal dan bukan merupakan keputusan tetap. Ia mengimbau agar para kepala daerah tetap tenang dan mengikuti proses legislasi sesuai dengan porsinya.

Belajar dari Pengalaman APBN Sebelumnya

Optimisme Misbakhun bukan tanpa alasan. Ia merujuk pada rekam jejak pembahasan anggaran daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, pada APBN 2026, alokasi TKD yang awalnya dipatok sebesar Rp 693 triliun berhasil ditingkatkan sebesar Rp 43 triliun setelah melalui serangkaian negosiasi dan pembahasan intensif antara pemerintah dan DPR.

“Pemerintah pusat sebenarnya sangat terbuka terhadap aspirasi daerah. Fokus kami adalah memastikan bahwa pembangunan tetap memiliki ruang fiskal yang cukup, terutama untuk sektor-sektor krusial seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, hingga penguatan ekonomi kreatif di daerah,” tambahnya.

Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Lebih lanjut, legislator asal Daerah Pemilihan II Jawa Timur ini menjelaskan bahwa keberpihakan pusat terhadap daerah tidak hanya diukur dari satu pintu anggaran saja. Di tengah volume APBN yang kian ekspansif, instrumen pembangunan daerah bisa datang dari berbagai lini, baik melalui jalur TKD maupun belanja langsung kementerian atau lembaga pusat di daerah.

Pernyataan Misbakhun ini menggarisbawahi bahwa hasil akhir dari sebuah kebijakan anggaran harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. “Yang paling utama adalah rakyat di daerah merasakan manfaat nyata dari pembangunan tersebut. Mau lewat instrumen apa pun, hasilnya harus terukur dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini,” pungkasnya.