Mendagri Tito Karnavian Kawal Bedah Rumah di Papua: Misi Kemanusiaan Presiden Prabowo di Ufuk Timur
Minggu, 21 Jun 2026 18:04 WIB
Kabarmalam.com — Komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah paling timur Indonesia terus diperkuat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung ke lapangan guna memastikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berjalan optimal. Kunjungan yang penuh makna ini dipusatkan di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.
Kehadiran Tito Karnavian di perbatasan negara ini bukan sekadar kunjungan kerja biasa, melainkan langkah nyata untuk menjamin bahwa program perumahan rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto menyentuh akar rumput. Dalam keterangannya pada Minggu (21/6/2026), Tito menegaskan bahwa Kampung Mosso menjadi simbol dimulainya gelombang besar renovasi hunian di Tanah Papua.
Ribuan Hunian di Papua Siap Direnovasi
Target yang dipatok pemerintah tidaklah main-main. Sebanyak 22.379 unit rumah di seluruh wilayah Tanah Papua masuk dalam daftar renovasi, di mana 4.500 unit di antaranya berada di Provinsi Papua. Langkah masif ini dipandang sebagai terobosan signifikan untuk mengikis ketimpangan hunian di wilayah timur.
Tito menjelaskan bahwa program ini adalah wujud empati mendalam dari Presiden Prabowo terhadap masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kelompok berpenghasilan rendah. Ia juga menitipkan pesan kuat kepada seluruh kepala daerah agar memberikan dukungan penuh demi kelancaran program ini.
Sentuhan Langsung dengan Masyarakat
Dalam suasana yang akrab, Tito didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, menyempatkan diri berdialog dengan warga setempat. Dua penerima manfaat, Jems Nufri dan Sem Nota Foa, menyambut kedatangan rombongan di kediaman mereka yang telah lama dihuni dalam kondisi memprihatinkan.
Tito mengamati langsung kondisi fisik bangunan yang dinilai sangat layak mendapatkan bantuan. Dinding yang mulai lapuk, fondasi yang rapuh, hingga atap yang seringkali bocor saat hujan turun menjadi potret nyata urgensi bantuan ini. Baginya, peningkatan kualitas hunian adalah fondasi utama dalam meningkatkan martabat dan kesehatan masyarakat Papua.
Mengatasi Keterbatasan Anggaran Daerah
Data menunjukkan bahwa angka rumah tidak layak huni di Papua masih cukup tinggi, menyentuh angka sekitar 30 persen atau satu dari tiga rumah. Tito mengakui bahwa tantangan ini sulit jika hanya mengandalkan APBD yang telah terbebani oleh sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur jalan.
“Keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah sebuah lompatan yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ini strategis untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni,” ungkap Tito penuh optimisme.
Kegiatan peninjauan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah, termasuk Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, yang memberikan sinyal soliditas antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Papua yang lebih sejahtera melalui program pemerintah pusat yang tepat sasaran.
