Strategi Jemput Bola: Sinergi Pekanbaru-Riau Incar Tunggakan Pajak Kendaraan Rp 159 Miliar

Kabarmalam.com — Sebuah langkah strategis tengah dipacu oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memperkuat otot fiskal daerah. Keduanya resmi menyatukan kekuatan demi mengejar angka tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai nilai fantastis, yakni Rp 159 miliar. Langkah kolaboratif ini dipandang bukan sekadar penagihan rutin, melainkan terobosan nyata untuk menciptakan kemandirian fiskal serta mengedukasi masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan.

Melibatkan Kekuatan Kader PKK hingga Akar Rumput

Ada yang unik dalam skema penagihan kali ini. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan apresiasi tinggi terhadap kesiapan infrastruktur birokrasi di Pekanbaru yang mampu menjangkau hingga level lingkungan terkecil. Menariknya, para kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) akan diterjunkan sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi tunggakan pajak secara persuasif.

Keterlibatan ibu-ibu PKK ini diharapkan mampu memberikan sentuhan humanis dalam memberikan edukasi kepada para wajib pajak. Selain menginformasikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), mereka juga bertugas mengingatkan pemilik kendaraan yang masih memiliki kewajiban PKB yang belum tertunaikan.

“Ini adalah wujud sinergi yang solid antara Wali Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau. Kami menaruh harapan besar pada kerja keras semua pihak agar pesan ini sampai ke telinga masyarakat, sehingga kesadaran untuk kembali taat pajak bisa tumbuh kembali,” ujar SF Hariyanto saat memberikan keterangan di Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (8/6/2026).

Target Ambisius Menuju Kemandirian Fiskal

Data mencatat, beban tunggakan di Kota Pekanbaru bukanlah angka yang kecil. Terdapat sekitar 393 ribu unit kendaraan yang terdata belum melunasi kewajiban pajaknya. Namun, dengan dukungan penuh dari perangkat Pemko Pekanbaru, SF Hariyanto merasa optimistis bahwa target penagihan akan menunjukkan hasil signifikan sebelum menutup tahun 2026. Ia bahkan berencana menjadikan model kerja sama ini sebagai percontohan bagi daerah lain di Bumi Lancang Kuning.

“Ini adalah model yang sangat baik. Keberanian Wali Kota merangkul kader PKK adalah langkah yang luar biasa. Jika ini sukses, kami akan mendorong daerah-daerah lain di Provinsi Riau untuk menerapkan pola serupa,” tambahnya dengan nada optimis.

Mengejar Realisasi 60 Persen di Akhir Tahun

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyambut hangat inisiatif strategis dari Pemprov Riau. Baginya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kunci utama agar pembangunan di Pekanbaru bisa berjalan secara berkelanjutan tanpa terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan luar biasa dari Plt Gubernur Riau. Ini adalah langkah konkret dalam upaya kita mencari celah PAD baru demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang lebih kokoh,” tutur Agung.

Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri telah mematok target yang cukup berani. Mereka membidik minimal 60 persen dari total tunggakan pajak yang ada dapat terakomodasi dan masuk ke kas daerah pada tahun ini. Strategi yang dijalankan akan mengedepankan pendekatan sosial dan sosialisasi masif ketimbang tindakan represif, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan sinergi yang kian erat antara provinsi dan kota, Pekanbaru kini tengah bersiap membuktikan bahwa kolaborasi lintas instansi dan pelibatan elemen masyarakat adalah kunci dalam mengatasi tantangan keuangan daerah.