Lebih dari Sekadar Upacara, MenPAN-RB Tekankan Pancasila Sebagai Napas Utama Pelayanan ASN

Kabarmalam.com — Peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni kalender tahunan yang dilewati dengan upacara formalitas semata. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa esensi dari ideologi bangsa ini harus benar-benar berdenyut dalam setiap helaan napas pengabdian para Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh pelosok negeri.

Dalam pesannya yang mendalam pada Senin (1/6/2026), Rini mengajak seluruh jajaran abdi negara untuk menjadikan Pancasila sebagai living value atau nilai yang hidup. Menurutnya, implementasi nyata dari nilai-nilai luhur tersebut adalah dengan menghadirkan pelayanan publik yang adil, inklusif, dan memberikan manfaat konkret bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang apa pun.

Menghidupkan Keadilan Sosial dalam Birokrasi

Rini menekankan bahwa kebijakan publik yang lahir dari rahim pemerintahan harus berlandaskan pada rasa keadilan sosial. Hal ini krusial untuk memastikan hak-hak masyarakat terkecil tetap terjaga dan tidak ada satu pun warga negara yang merasa dianaktirikan oleh sistem. Semangat ini, lanjutnya, berjalan beriringan dengan core values ASN BerAKHLAK—sebuah fondasi perilaku yang mencakup orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmonisasi, loyalitas, adaptivitas, hingga kolaborasi.

Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema ‘Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia’. Tema tersebut bukan sekadar jargon, melainkan sebuah penegasan bahwa Pancasila adalah ‘jangkar moral’ di tengah badai turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi yang masif hingga dinamika geopolitik yang kian memanas.

Jejak Sejarah dan Identitas yang Tak Boleh Luntur

Menoleh ke belakang, Rini mengingatkan kembali bagaimana butir-butir Pancasila dirangkum dari kearifan lokal dan adat bangsa oleh Proklamator RI, Soekarno. Berawal dari perenungan di masa pengasingan di Ende, Nusa Tenggara Timur, hingga disampaikan secara monumental dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Pancasila hadir sebagai pemandu agar bangsa ini tidak kehilangan jati dirinya.

Salah satu wujud nyata dari nilai musyawarah dan mufakat dalam birokrasi adalah keharusan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan publik. Rini mencontohkan, dalam menyusun standar pelayanan, instansi pemerintah wajib menggandeng berbagai elemen, mulai dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

“Kita harus membuktikan bahwa dedikasi kita sepenuhnya untuk rakyat. Pelayanan yang inklusif tanpa sekat adalah bukti nyata bahwa Pancasila sedang kita amalkan,” ujar Rini dengan nada tegas.

Menghalau Intoleransi di Era Digital

Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto turut memberikan pandangan tajam mengenai ketangguhan Pancasila. Bagi Purwadi, Pancasila adalah bintang penuntun (leitstar) yang telah membuktikan kekuatannya dalam menjaga keutuhan Indonesia yang terdiri dari 17.000 lebih pulau dengan beragam suku, bahasa, dan agama.

Namun, ia juga mewaspadai tantangan zaman modern. Kemajuan teknologi informasi yang tidak dibarengi dengan filter ideologi yang kuat dikhawatirkan dapat menyeret masyarakat ke arah negatif. Ia mengimbau publik untuk terus menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja secara aktif guna melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme.

“Harmonisasi kebangsaan kita adalah aset termahal. Kita harus terus melawan segala pemikiran yang dapat merusak kerukunan tersebut dengan menjadikan Pancasila sebagai benteng utama dalam keseharian,” pungkas Purwadi.