Misi Gus Ipul Benahi Data Kemiskinan: Pastikan Bansos Tepat Sasaran Lewat DTSEN di Kupang

Kabarmalam.com — Angin segar perbaikan data kemiskinan berembus dari Bumi Flobamora. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyisir kembali data penerima bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran. Langkah strategis ini diambil menyusul adanya temuan mengejutkan bahwa hampir separuh dari penerima manfaat ditengarai tidak lagi masuk kriteria.

Berbicara dalam agenda Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 di Aula Eltari, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Gus Ipul memaparkan data dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan angka yang cukup signifikan: sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) diduga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

Kejujuran Data sebagai Fondasi Kebijakan

Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran kabinet untuk berani bersikap jujur terhadap kondisi data di lapangan. Kebijakan yang efektif, menurut Presiden, hanya bisa lahir dari data yang transparan dan apa adanya.

“Saya sangat terharu dengan ajakan Bapak Presiden Prabowo. Beliau meminta kita memulai kerja ini dengan menyajikan data yang jujur. Mari kita akui kondisi datanya, kita terbuka, lalu kita perbaiki bersama,” ujar Gus Ipul dengan nada penuh keyakinan di hadapan jajaran pemerintah daerah NTT.

Ia juga meluruskan bahwa ketidaktepatan sasaran ini bukan merupakan kesalahan para pendamping PKH di lapangan. Selama ini, para pendamping bekerja berdasarkan data yang diturunkan dari pusat. Oleh karena itu, melalui mekanisme Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah pusat kini menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk merapikan carut-marut data tersebut.

Operator Desa: Ujung Tombak Keadilan Sosial

Dalam proses pemutakhiran data ini, Gus Ipul memberikan sorotan khusus kepada para operator data di tingkat desa dan kelurahan. Baginya, mereka adalah pahlawan di balik layar yang menentukan apakah bantuan sosial sampai ke tangan yang benar atau tidak.

“Kuncinya ada pada operator data desa. Masalah kemiskinan di pelosok Kupang tidak akan mungkin terdeteksi dari Jakarta jika data dari bawah tidak akurat. Nasib kebijakan kita sangat bergantung pada integritas data yang mereka masukkan,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa hingga April 2026, DTSEN telah mencatat 289 juta individu dengan NIK tunggal yang terverifikasi. Dari jumlah tersebut, terbentuk 95,3 juta kartu keluarga yang unik dan bebas duplikasi. Khusus di NTT, tercatat ada 627.404 lansia yang menjadi perhatian khusus dalam pemutakhiran data ini.

Mekanisme Pemutakhiran: Jalur Formal dan Partisipatif

Pemerintah telah menyiapkan dua jalur bagi masyarakat yang ingin memperbarui status datanya. Pertama, melalui jalur formal di mana warga bisa melapor ke RT/RW untuk kemudian dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan. Data tersebut nantinya akan melalui proses ground check oleh pendamping sosial sebelum disahkan oleh kepala daerah.

Kedua, jalur partisipatif yang lebih modern dan cepat. Masyarakat bisa memanfaatkan fitur ‘Usul-Sanggah’ pada aplikasi Cek Bansos, menghubungi Kementerian Sosial melalui Command Center di nomor 021-171, atau via layanan WhatsApp resmi. Semua usulan ini akan diverifikasi kembali oleh BPS setiap tiga bulan sekali.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyatakan dukungan penuhnya terhadap inisiatif ini. Ia berkomitmen memastikan tidak ada rakyat miskin di wilayahnya yang terlewatkan dari pendataan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menjadi solusi permanen agar anggaran negara benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan, membawa Indonesia selangkah lebih dekat menuju kemandirian ekonomi.