Gus Ipul Dorong Transformasi LKS: Bangun Kredibilitas dan Akurasi Data untuk Layanan Maksimal
Minggu, 10 Mei 2026 17:34 WIB
Kabarmalam.com — Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan pesan mendalam bagi para pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di seluruh tanah air. Baginya, sebuah lembaga sosial tidak boleh hanya berhenti pada aspek pelayanan semata, namun harus mampu membangun fondasi kepercayaan publik melalui kredibilitas yang kuat dan basis data yang akurat.
Dalam sebuah pertemuan hangat di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gus Ipul menyoroti peran strategis LKS sebagai garda terdepan dalam menangani persoalan sosial. Ia menegaskan bahwa kunci utama efektivitas program bantuan terletak pada pemutakhiran data yang berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar setiap intervensi sosial tepat sasaran dan tidak menyimpang dari target.
Dua Jalur Pemutakhiran Data: Formal dan Partisipatif
Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pembaruan data kini telah dipermudah melalui dua jalur utama. Jalur pertama bersifat formal-birokratis, yang melibatkan struktur dari tingkat RT/RW hingga Dinas Sosial di tingkat Kabupaten/Kota. Sinergi ini dihubungkan melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation).
“Aplikasi ini menjadi jembatan penghubung antara operator di desa, dinas sosial, hingga pusat di Kementerian Sosial,” jelasnya di hadapan para tokoh dan pengelola panti asuhan se-Jawa Timur.
Sementara itu, jalur kedua adalah jalur partisipasi publik. Melalui aplikasi “Cek Bansos”, Call Center, atau layanan WhatsApp, masyarakat umum kini memiliki ruang untuk aktif melaporkan atau memperbarui informasi terkait penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden untuk memastikan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menuju Kemandirian Melalui Akreditasi
Lebih lanjut, Gus Ipul mengajak para pengelola LKS untuk tidak ragu mengikuti proses akreditasi. Menurutnya, status terakreditasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bukti profesionalisme lembaga tersebut. Dengan kredibilitas yang terjaga, LKS diharapkan mampu menjalin kolaborasi yang lebih luas, termasuk dengan lembaga filantropi dan sektor swasta.
“Kita ingin lembaga-lembaga ini kredibel. Dengan begitu, kerja sama bisa dibangun dengan banyak pihak tanpa harus selalu menggantungkan diri sepenuhnya pada anggaran negara,” tambah Gus Ipul penuh optimisme.
Senada dengan Mensos, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyambut positif terbitnya Permensos Nomor 5 Tahun 2024. Kebijakan ini dianggap sebagai angin segar bagi panti asuhan dan mitra sosial lainnya untuk kembali berdaya dan meningkatkan standar pelayanan mereka.
Acara yang dihadiri oleh jajaran tinggi Kemensos serta tokoh masyarakat seperti KH. Ali Maschan Moesa dan KH. Abdul Hakim Mahfudz ini ditutup dengan semangat revitalisasi SDM sosial. Ke depan, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus memperkuat ekosistem kesejahteraan sosial di Indonesia agar semakin inklusif dan berdampak nyata bagi mereka yang memerlukan pertolongan.
