Strategi Nasional Atasi Krisis Sampah, Menteri LH Dorong Sinkronisasi Gerakan Pilah Sampah dari Jakarta ke Seluruh Daerah

Kabarmalam.com — Menjelang perayaan lima abad berdirinya Ibu Kota, sebuah langkah revolusioner dalam pengelolaan limbah mulai digaungkan. Menteri Lingkungan Hidup (LH), Mohammad Jumhur Hidayat, secara resmi mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk menyelaraskan langkah dalam gerakan pilah sampah. Seruan ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah urgensi nasional guna menekan volume sampah yang kian mengkhawatirkan.

Pesan kuat tersebut disampaikan Jumhur saat menghadiri pencanangan HUT Ke-499 Kota Jakarta bertajuk ‘Menuju Lima Abad, Jaga Jakarta Bersih!’ yang berlangsung meriah di koridor Jalan H.R. Rasuna Said, tepatnya di Pedestrian Plaza Festival. Menurutnya, kesadaran kolektif untuk memisahkan sampah sejak dari level rumah tangga adalah kunci utama dalam memutus rantai penumpukan limbah di hilir.

Jakarta Sebagai Episentrum Perubahan

Gerakan Pilah Sampah yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta difokuskan pada pemisahan empat kategori utama: sampah organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta residu. Program ini mengandalkan sinergi antara warga, kader PKK, hingga pengurus RW untuk menyediakan fasilitas tempat sampah terpisah secara mandiri.

“Ini adalah tonggak sejarah baru bagi Jakarta. Sebagai ibu kota, Jakarta harus berada di barisan terdepan dalam memberikan teladan bagi daerah lain,” tegas Jumhur Hidayat dalam sambutannya, Minggu (10/5/2026). Ia menambahkan bahwa kementeriannya tengah merumuskan roadmap strategis pengelolaan sampah nasional agar persoalan ini dapat tuntas dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

Fakta Pahit: 75 Persen Sampah Nasional Belum Terolah

Dalam paparannya, Jumhur mengungkap data yang cukup mengejutkan. Indonesia memproduksi sekitar 141 ribu ton sampah setiap hari, dengan kontribusi Jakarta mencapai 8 ribu ton per hari. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 75% dari total sampah tersebut belum terkelola dengan baik. Hal inilah yang mendorong Presiden untuk menginstruksikan langkah konkret dalam memerangi krisis lingkungan hidup ini.

“Kita harus serius memastikan bahwa sampah bukan lagi menjadi beban atau masalah, melainkan memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Cita-cita ini kita targetkan terwujud dalam dua hingga tiga tahun mendatang,” lanjutnya. Menariknya, Kementerian LH berjanji tidak hanya sekadar memberikan sanksi atau teguran kepada daerah yang lalai, tetapi juga akan aktif menyodorkan opsi kebijakan dan solusi teknis yang relevan bagi tiap provinsi.

Sinergi Fasilitas dan Komitmen Lintas Sektor

Keberhasilan gerakan pilah sampah, menurut Jumhur, sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas. Ia menginstruksikan para bupati, gubernur, hingga camat dan lurah untuk memastikan adanya sarana pendukung yang memadai di lapangan. Tanpa fasilitas yang sinkron, upaya pemilahan di rumah tangga akan menjadi sia-sia jika akhirnya dicampur kembali saat pengangkutan.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyambut baik arahan ini. Ia mengakui bahwa tantangan sampah di Jakarta terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu pihak saja. “Melalui kepemimpinan Bapak Menteri LH dan kerja sama dengan Menko Pangan, kami berharap pilah sampah ini menjadi budaya baru di Jakarta. Harapan saya, masalah sampah yang selama ini menahun akhirnya bisa kita temukan solusinya,” ungkap Pramono.

Acara tersebut juga diwarnai dengan pembacaan Deklarasi Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah oleh aktivis lingkungan Jerhemy Owen. Deklarasi tersebut memuat komitmen ambisius untuk mencapai 100% pemilahan sampah di sektor rumah tangga, kawasan komersial, hingga industri, guna mewujudkan sistem tata kelola sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi.