Memanas! Israel Putus Hubungan dengan Sekjen PBB Usai Masuk Daftar Hitam Kekerasan Seksual

Kabarmalam.com — Eskalasi ketegangan diplomasi antara Tel Aviv dan markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York kini mencapai titik nadir yang mengkhawatirkan. Pemerintah Israel secara resmi mengumumkan pemutusan segala bentuk komunikasi dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Langkah drastis ini diambil menyusul rilis laporan tahunan badan dunia tersebut yang memasukkan Israel ke dalam daftar hitam atas dugaan keterlibatan dalam kekerasan seksual di wilayah konflik.

Kemarahan Israel memuncak setelah tuduhan serius tersebut dipublikasikan. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya tidak akan lagi melayani dialog dengan Guterres. “Hubungan kami dengan Sekretaris Jenderal ini telah berakhir,” tegas Danon dalam keterangannya kepada media pada Minggu (31/5/2026). Ia menuding laporan tersebut hanyalah rangkaian kebohongan yang sengaja disebarkan untuk menyudutkan negaranya.

Tuduhan Politisasi dan Standar Ganda

Pihak Israel merasa sangat keberatan ketika nama negaranya disejajarkan dalam satu daftar yang sama dengan kelompok militan Hamas. Menurut Danon, menyamakan tentara negara berdaulat dengan organisasi yang mereka anggap sebagai teroris adalah penghinaan besar. Ia menilai laporan tersebut sangat tidak masuk akal dan sarat akan kepentingan politik tertentu dalam konteks konflik Israel-Palestina.

Senada dengan Danon, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, melontarkan kritik pedas terhadap institusi PBB. Ia menyebut PBB telah bertransformasi menjadi organisasi yang korup dan kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. “Ini adalah bukti nyata bahwa PBB telah dipolitisasi. Fokus utama mereka kini seolah hanya untuk menyerang Israel secara sistematis,” ujar Marmorstein.

Respons PBB dan Tuduhan yang Kredibel

Di sisi lain, pihak PBB melalui juru bicara Stephane Dujarric tetap menunjukkan sikap terbuka meski mendapatkan penolakan keras. Dujarric menyatakan bahwa pintu dialog bagi Sekretaris Jenderal Antonio Guterres akan selalu terbuka untuk mendiskusikan berbagai masalah global terkait hak asasi manusia dan keamanan internasional.

Perlu diketahui, laporan tahunan ini disusun berdasarkan informasi yang dianggap kredibel oleh tim investigasi PBB. Laporan tersebut menyoroti dugaan praktik kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina yang berada di berbagai pusat penahanan dan penjara. Ironisnya, PBB melaporkan bahwa inspektur mereka berulang kali ditolak saat mencoba melakukan akses ke fasilitas-fasilitas tersebut guna melakukan verifikasi lapangan.

Dampak pada Hubungan Internasional

Laporan ini juga mencantumkan Hamas dalam daftar serupa terkait aksi serangan pada 7 Oktober 2023, termasuk dugaan penyiksaan terhadap para sandera. Namun, bagi Israel, masuknya nama mereka ke dalam daftar hitam tersebut adalah garis merah yang tidak bisa ditoleransi. Boikot diplomatik ini diprediksi akan mempersulit upaya mediasi damai di masa mendatang, terutama saat situasi di Jalur Gaza masih sangat labil.

Israel bersikeras bahwa mereka telah mengundang perwakilan PBB untuk datang dan melihat sendiri fakta di lapangan, namun mereka mengklaim tim PBB sengaja menghindar untuk mempertahankan narasi yang ada dalam laporan tersebut. Kini, masa depan kerja sama antara Israel dan kantor Sekretaris Jenderal PBB dipastikan membeku selama Guterres masih memegang jabatannya.