Langkah Cepat Kemendagri: Kejar Administrasi Anggaran Pascabencana Sumatera Sebelum Musim Hujan Tiba
Jumat, 29 Mei 2026 14:34 WIB
Kabarmalam.com — Upaya pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Pulau Sumatera kini memasuki fase krusial. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memberikan instruksi tegas kepada seluruh kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk segera membereskan hambatan administrasi. Hal ini dilakukan demi mempercepat pencairan anggaran rehabilitasi bagi daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Tomsi menekankan bahwa kelengkapan dokumen bukan sekadar formalitas, melainkan kunci utama untuk mengeksekusi program di lapangan. Dokumen-dokumen vital seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), hingga sinkronisasi data dalam sistem informasi harus segera dirampungkan agar dana pemulihan dapat segera terserap.
Berkejaran dengan Cuaca: Menghalau Ancaman Musim Hujan
Urgensi percepatan ini bukan tanpa alasan. Tomsi menyoroti ancaman siklus cuaca yang kian mendekat. Berdasarkan pantauan lapangan, banyak aliran sungai di wilayah terdampak yang mengalami pendangkalan parah. Jika proses administrasi berlarut-larut, dikhawatirkan program penanganan tidak akan selesai tepat waktu sebelum puncak musim hujan tiba.
“Kita harus bergerak cepat mengantisipasi musim hujan. Kondisi sungai saat ini sudah dangkal, bahkan ada yang permukaannya sudah rata menyerupai lapangan sepak bola. Jika curah hujan tinggi datang sementara perbaikan belum dilakukan, air akan meluap tak terkendali dan memicu kerugian yang jauh lebih besar dibanding tahun lalu,” ujar Tomsi dalam keterangan tertulisnya.
Sinergi Lintas Sektoral dan Mekanisme Anggaran
Untuk memuluskan langkah ini, Kemendagri mendorong K/L untuk segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Fokus utamanya adalah mekanisme pergeseran dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) menuju Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran.
Tomsi memastikan bahwa ketersediaan dana bukanlah kendala utama dalam program ini. “Kami sudah menjalin komunikasi intensif dengan Dirjen Anggaran. Uangnya tersedia dan siap dikucurkan, asalkan kelengkapan administrasi segera dipenuhi,” tegasnya. Bagi instansi yang menemui kendala teknis dalam proses revisi, Kemendagri mengarahkan koordinasi melalui Posko Satgas Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Sumatera untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai sektor penting, mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Desa dan PDT, hingga Kementerian UMKM. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa penanganan pascabencana Sumatera membutuhkan kolaborasi yang solid dan tidak bisa dikerjakan secara parsial.
Dengan sisa waktu yang ada, Kemendagri berharap seluruh pihak memiliki rasa urgensi yang sama. Kecepatan dalam melengkapi dokumen administrasi akan menentukan seberapa cepat masyarakat di wilayah terdampak bisa kembali bangkit dan memiliki infrastruktur yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana di masa depan.
