Skandal Riset ‘Palsu’ Berbasis AI Demi Plesiran Luar Negeri, Majelis Guru Besar Kedokteran Angkat Bicara

Kabarmalam.com — Jagat maya belakangan ini dihebohkan oleh isu miring yang mencoreng integritas dunia akademik tanah air. Muncul dugaan kuat adanya praktik manipulasi riset ilmiah menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) demi mendapatkan fasilitas travel grant atau dana perjalanan konferensi internasional secara cuma-cuma.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah warganet membongkar profil oknum yang rutin melanglang buana ke berbagai negara untuk menghadiri kongres medis bergengsi. Keanehan muncul lantaran sosok tersebut ditengarai tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran maupun profesi tenaga kesehatan. Fenomena ‘ilmuwan instan’ ini memicu perdebatan panas mengenai betapa mudahnya sistem seleksi global dikelabui oleh konten buatan mesin.

Sorotan Terhadap Etika dan Integritas Akademik

Menanggapi riuhnya pembicaraan tersebut, Prof. Theddeus Octavianus Hari Prasetyono dari Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) memberikan pandangan mendalam. Menurutnya, fenomena ini merupakan alarm keras bagi integritas akademik di Indonesia. Prof. Theddeus menilai bahwa permasalahan ini berada sepenuhnya di ranah etika profesi yang sangat serius.

“Ini adalah persoalan etik yang sangat kuat. Secara hukum mungkin tidak langsung menyasar, kecuali jika penyelenggara kegiatan ilmiah tersebut memutuskan untuk menempuh jalur legal,” ungkap Prof. Theddeus saat dihubungi oleh tim redaksi Kabarmalam.com.

Beliau menekankan bahwa tanggung jawab utama dalam mengawasi perilaku menyimpang seperti ini ada pada institusi tempat oknum tersebut bernaung. Lembaga akademik harus menjadi benteng pertama yang memastikan setiap karya ilmiah yang dihasilkan staf atau mahasiswanya benar-benar valid dan orisinal.

Lubang dalam Seleksi Konferensi Internasional

Kasus ini juga menyisakan tanda tanya besar mengenai kredibilitas penyelenggara konferensi internasional. Jika benar riset yang diduga fiktif tersebut bisa lolos seleksi dan dipresentasikan, maka ada sistem penyaringan yang ‘kebobolan’.

“Jika riset tersebut benar-benar bisa menembus panggung ilmiah, artinya proses peninjauan atau peer-review yang dilakukan penyelenggara belum cukup tangguh untuk mendeteksi adanya riset kedokteran yang tidak valid,” tambah Prof. Theddeus.

Lebih jauh lagi, frekuensi perjalanan oknum tersebut yang mencapai lebih dari 50 negara dalam waktu singkat dinilai sangat tidak wajar. Dalam dunia riset yang murni, mendapatkan satu travel grant saja membutuhkan kompetisi yang sangat ketat dengan kuota yang terbatas.

Evaluasi Menyeluruh dan Harapan ke Depan

Prof. Theddeus berharap kejadian ini menjadi momentum evaluasi bagi penyelenggara konferensi ilmiah di seluruh dunia agar lebih memperketat verifikasi terhadap makalah yang masuk. Namun, ia juga mengimbau agar masyarakat tidak memukul rata atau menggeneralisasi bahwa seluruh peneliti Indonesia melakukan praktik serupa.

“Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, bahkan di negara maju sekalipun. Ini adalah ulah oknum, dan kita tidak perlu merasa rendah diri seolah seluruh dunia riset kita bermasalah,” pungkasnya tegas.

Hingga saat ini, publik masih terus memantau perkembangan kasus ini, terutama terkait tindakan apa yang akan diambil oleh institusi terkait terhadap oknum yang bersangkutan agar marwah konferensi ilmiah tetap terjaga.