Darurat ‘Zero Dose’ di Aceh: Ratusan Ribu Anak Tanpa Imunisasi, Apa yang Salah?

Kabarmalam.com — Kondisi kesehatan anak-anak di Provinsi Aceh kini tengah berada dalam sorotan tajam secara nasional. Sebuah fakta memilukan terungkap bahwa sekitar 281 ribu anak di Tanah Rencong tercatat belum pernah menyentuh satu pun jenis imunisasi, atau yang secara medis dikenal sebagai kategori zero dose, sepanjang periode 2021 hingga 2025.

Ironisnya, fenomena ini bukan sekadar isu lokal. Secara global, data dari World Health Organization (WHO) menempatkan Indonesia di urutan keenam dunia sebagai negara dengan angka zero dose tertinggi. Secara kumulatif, terdapat 2,3 juta anak di seantero nusantara yang sama sekali belum mendapatkan vaksinasi dasar rutin sejak mereka dilahirkan.

Aceh di Titik Terendah

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Ferdiyus, mengungkapkan kegelisahannya mengenai capaian imunisasi yang terjun bebas. Dalam skala nasional, Aceh kini terpuruk di posisi tiga terbawah dalam hal capaian imunisasi bayi lengkap tahun 2025.

“Untuk kelompok usia 0 hingga 11 bulan, cakupannya hanya menyentuh angka 34,3 persen,” ujar Ferdiyus dengan nada prihatin saat menghadiri media briefing bertajuk ‘Mengejar Anak Zero Dose Imunisasi di Kota Banda Aceh’ pada Kamis (21/5/2026). Padahal, sejarah mencatat bahwa pada tahun 1994, Aceh pernah mencapai kejayaan dengan cakupan imunisasi hingga 99,9 persen. Penurunan drastis ini menjadi tamparan keras bagi pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Salah satu fakta paling mengejutkan yang diungkapkan Ferdiyus adalah adanya penolakan imunisasi yang justru datang dari kalangan internal. “Yang paling menyedihkan, kami masih menemukan anak-anak dari tenaga kesehatan sendiri yang tidak mau diimunisasi. Itu nyata terjadi di lapangan,” tambahnya.

Benturan Budaya dan Peran Ayah

Mengapa angka penolakan di Aceh begitu tinggi? Sekretaris Dinas Kesehatan Banda Aceh, Nuraihan, mencoba membedah akar permasalahannya. Berdasarkan hasil riset kolaborasi antara Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan Universitas Syiah Kuala (USK), ditemukan bahwa struktur pengambilan keputusan dalam keluarga memegang peranan krusial.

“Alasan utama penolakan adalah tidak adanya izin dari sang ayah,” jelas Nuraihan. Di Aceh, budaya patriarki yang kuat menempatkan ayah—dan terkadang nenek—sebagai pemegang keputusan mutlak apakah seorang anak boleh mendapatkan imunisasi anak atau tidak.

Kekhawatiran para ayah ini umumnya dipicu oleh efek samping ringan seperti demam atau bayi yang menjadi rewel setelah divaksin. “Ayah pulang kerja sore hari, ingin istirahat, tapi anak demam dan menangis setelah dari Posyandu. Karena tidak ingin waktu istirahatnya terganggu, akhirnya sang ayah melarang imunisasi berikutnya. Mereka tidak ingin mengambil risiko kerepotan tersebut,” ungkap Nuraihan memaparkan realita di lapangan.

Kelelahan Mental Petugas Medis

Selain faktor izin keluarga, prosedur multi-injeksi atau pemberian beberapa jenis vaksin sekaligus juga menjadi momok bagi orang tua. Rasa tidak tega melihat anak disuntik berkali-kali membuat banyak orang tua memilih mundur dari program imunisasi.

Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada kondisi psikologis para pejuang di garda terdepan. Nuraihan mengakui bahwa penolakan yang terjadi secara terus-menerus membuat banyak petugas kesehatan mengalami kelelahan mental atau burnout.

“Petugas kami sudah melakukan berbagai upaya, namun tetap saja menemui penolakan masif di masyarakat. Terkadang, hal ini membuat mereka merasa ‘patah hati’ dan kehilangan semangat untuk terus mendorong program pencegahan penyakit ini,” tutupnya. Situasi ini menjadi alarm bagi seluruh pihak bahwa edukasi imunisasi di Aceh membutuhkan pendekatan yang lebih personal dan kultural, bukan sekadar instruksi medis semata.