Keberhasilan Diplomasi Kemlu Bebaskan Aktivis Gaza Tuai Apresiasi Tinggi dari MPR RI

Kabarmalam.com — Langkah taktis dan respons cepat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dalam mengupayakan pembebasan sembilan warga negara Indonesia yang sempat ditahan oleh otoritas Israel membuahkan hasil manis. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di luar negeri, tetapi juga menunjukkan taring diplomasi Indonesia di panggung internasional, meskipun tanpa hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyampaikan apresiasi mendalam atas kepulangan para aktivis kemanusiaan tersebut. Para relawan ini merupakan bagian dari rombongan besar sebanyak 428 aktivis dari 45 negara yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Shumud Flotilla II. Dari sembilan WNI yang dibebaskan, empat di antaranya merupakan jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesionalnya untuk meliput upaya bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.

Diplomasi Tanpa Batas di Tengah Konflik

HNW menegaskan bahwa pencapaian ini adalah buah dari koordinasi yang sangat efektif antara Kemlu dengan negara-negara sahabat seperti Turki, Mesir, dan Yordania. Tekanan internasional yang masif juga dinilai menjadi kunci utama yang memaksa Israel melepaskan para pejuang kemanusiaan tersebut. Menurut HNW, keterlibatan aktif Indonesia ini selaras dengan mandat konstitusi untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

“Kami mengapresiasi langkah diplomasi Kemlu RI yang sangat sigap. Meski kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, koordinasi intensif dengan negara tetangga dan dukungan komunitas internasional terbukti mampu membawa pulang sembilan WNI kita dengan selamat,” ujar HNW dalam keterangan resminya yang diterima redaksi Kabarmalam.com.

Ia juga menekankan pentingnya pengawalan hingga para aktivis tersebut benar-benar sampai ke kediaman masing-masing dalam keadaan sehat. HNW berharap semangat para relawan untuk menyuarakan penghentian genosida Gaza dan pembongkaran blokade tahunan tidak luntur akibat insiden penahanan ini.

Tuntutan Sanksi Internasional bagi Pelanggaran HAM

Selain memberikan apresiasi, HNW juga mendorong pemerintah Indonesia untuk menggunakan posisinya sebagai Ketua Dewan HAM PBB dalam menginisiasi langkah hukum lebih lanjut. Ia mendesak agar dunia internasional tidak hanya diam melihat perlakuan tidak manusiawi yang diterima oleh para relawan kemanusiaan.

“Langkah ini akan semakin bermakna jika Indonesia, bersama 44 negara lainnya yang warganya turut menjadi korban penahanan, terus mendesak adanya sanksi tegas kepada Israel atas pelanggaran hukum internasional dan HAM yang terus berulang,” lanjutnya.

HNW merujuk pada advisory opinion dari Mahkamah Internasional yang secara tegas menyatakan bahwa akses bantuan ke Gaza harus dibuka seluas-luasnya. Oleh karena itu, tindakan pencegahan atau penahanan terhadap relawan yang berniat menyalurkan bantuan logistik adalah tindakan yang melawan hukum internasional.

Sorotan terhadap Retorika Provokatif Pejabat Israel

Narasi kemanusiaan ini semakin diperparah dengan beredarnya video Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang dianggap sangat merendahkan martabat para aktivis. Sikap arogan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai negara seperti Perancis, Italia, Kanada, hingga Belanda, yang langsung memanggil Duta Besar Israel di negara masing-masing untuk dimintai penjelasan.

Walaupun pihak internal Israel melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sempat menyampaikan penyesalan atas perilaku menterinya, HNW menilai hal itu hanyalah retorika semata. Menurutnya, insiden ini justru menyingkap wajah asli dari kebijakan yang dijalankan Israel selama ini.

“Ini bukan sekadar tindakan individu, tapi cerminan dari kesewenang-wenangan yang terjadi di sana. Jika di depan kamera saja mereka berani bertindak tidak manusiawi, bayangkan apa yang dialami oleh ribuan tawanan Palestina yang tidak tersorot media,” pungkas HNW. Ke depannya, diharapkan momentum pembebasan ini menjadi pemantik bagi gerakan global yang lebih besar untuk mendorong perdamaian permanen di tanah Palestina.