Cak Imin Suarakan Edukasi ‘Hak Tubuh’ di Pesantren: Langkah Berani PKB Perangi Kekerasan Seksual

Kabarmalam.com — Isu krusial mengenai perlindungan santri dari ancaman kekerasan seksual kini menjadi prioritas utama bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui perhelatan Temu Nasional Pondok Pesantren yang digelar di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (18/05/2026), PKB secara tegas menyatakan komitmennya untuk membentengi lembaga pendidikan agama dari segala bentuk tindakan asusila yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

Melawan Keheningan, Membentengi Pesantren

Dalam pertemuan yang penuh khidmat tersebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, menyampaikan rasa keprihatinannya yang mendalam atas kasus-kasus yang mencoreng institusi pendidikan. Ia menegaskan bahwa PKB mengambil posisi sebagai garda terdepan dalam upaya antisipasi dan perbaikan sistem di dalam pondok pesantren.

“Ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan. PKB tidak akan tinggal diam. Kami akan membentengi pesantren melalui dua jalur utama: pertama, langkah antisipasi agar kekerasan tidak terulang kembali di mana pun, terutama di pesantren. Kedua, kami terus bekerja memperbaiki dan merekonstruksi kurikulum pendidikan,” ujar Cak Imin dengan nada tegas di hadapan para tokoh nasional.

Kurikulum ‘Hak Tubuh’: Belajar dari Standar Global

Salah satu poin revolusioner yang diusulkan oleh Cak Imin adalah pengenalan orientasi hak-hak pribadi atau edukasi mengenai hak tubuh bagi para santri. Menurutnya, pemahaman mengenai batasan fisik sangat penting ditanamkan sejak dini agar siswa memiliki mekanisme pertahanan diri terhadap potensi pelecehan.

Ia mencontohkan bagaimana negara-negara maju telah menerapkan edukasi serupa sejak tingkat taman kanak-kanak. “Apa itu hak-hak pribadi? Itu adalah hak atas tubuh sendiri. Santri harus memahami bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh siapa pun. Ini adalah fondasi perlindungan diri yang harus diajarkan secara eksplisit,” jelasnya.

Sinergi Pemerintah Daerah dan Peran Kiai

Cak Imin tidak hanya melontarkan wacana, ia juga mendesak para pimpinan daerah, mulai dari Bupati hingga Wali Kota, untuk segera bergerak. Ia meminta pemerintah daerah mengumpulkan seluruh pengelola lembaga pendidikan untuk menyisipkan materi orientasi hak tubuh dalam kurikulum wajib bagi siswa.

Di sisi lain, ia juga mengetuk pintu hati para ulama dan pengasuh pesantren untuk mendukung gerakan ini. Menurutnya, peran Kiai sangat sentral dalam memastikan lingkungan pendidikan tetap suci dan aman. “Kami mohon dukungan para Kiai dan ulama. Gerakan ini bukan hanya untuk pesantren, tapi harus menjadi motor penggerak bagi seluruh lini pendidikan, termasuk di ranah kampus yang belakangan ini juga kerap diterpa isu serupa,” tambahnya.

Dukungan Lintas Sektoral

Agenda strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara yang menunjukkan dukungan kuat terhadap inisiatif PKB. Tampak hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.

Dari sisi penegakan hukum, hadir pula perwakilan Polri yang diwakili oleh Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah. Kehadiran para tokoh ini menandakan bahwa penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan memerlukan kolaborasi kolektif antara partai politik, pemerintah, ulama, dan aparat penegak hukum demi masa depan generasi bangsa yang lebih bermartabat.