Angin Segar bagi UMKM, Cak Imin Ajukan Tambahan Anggaran Rp 1 Triliun untuk Ekonomi Kreatif
Selasa, 12 Mei 2026 19:34 WIB
Kabarmalam.com — Kabar gembira datang bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penggerak sektor ekonomi kreatif di tanah air. Pemerintah secara resmi memberikan atensi khusus untuk memacu akselerasi dua sektor vital ini agar mampu bersaing di kancah global. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah merancang penambahan anggaran khusus guna mendukung ekosistem usaha rakyat tersebut.
Dorongan Fasilitas dan Optimalisasi Aset Negara
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Cak Imin menegaskan bahwa seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait telah diinstruksikan untuk proaktif memfasilitasi kebutuhan UMKM agar terus tumbuh dan berkembang. Salah satu strategi cerdas yang akan diterapkan adalah pemanfaatan aset-aset yang selama ini tidak terpakai atau idle milik BUMN maupun kementerian/lembaga pemerintah.
Aset-aset tersebut rencananya akan disulap menjadi ruang produktif bagi para pelaku usaha, mulai dari pusat pemasaran yang strategis, galeri display produk unggulan, hingga lokasi penyelenggaraan berbagai festival ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dengan demikian, kendala ketersediaan lahan premium untuk promosi produk lokal diharapkan dapat segera teratasi tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Suntikan Dana Segar dan Kemudahan Akses Kredit
Tak tanggung-tanggung, Cak Imin mengungkapkan bahwa dirinya telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk tahun ini. Anggaran tersebut diproyeksikan menjadi stimulus bagi berbagai program yang langsung menyentuh para pelaku usaha di lapangan. “Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp 1 triliun dan insyaallah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita,” ungkapnya kepada awak media pada Selasa (12/5/2026).
Selain dukungan dana langsung, pemerintah juga berencana melakukan penyederhanaan skema anggaran pemerintah dalam bentuk penyaluran kredit. Fokus utamanya adalah mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit usaha kecil menengah lainnya, sehingga persoalan modal yang selama ini menjadi momok klasik pelaku usaha bisa mendapatkan solusi konkret yang memudahkan mereka untuk melakukan ekspansi bisnis.
Sinkronisasi Data untuk Perlindungan Sosial yang Tepat Sasaran
Di samping urusan permodalan, pemerintah juga menyoroti pentingnya jaring pengaman sosial yang kuat bagi para pelaku usaha menengah ke bawah. Dengan anggaran perlindungan sosial dalam APBN yang kini telah mencapai angka fantastis Rp 508,2 triliun, Cak Imin menekankan pentingnya akurasi data. Integrasi bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan terus dikawal melalui pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTKS).
Presiden telah memberikan instruksi tegas agar setiap kebijakan dan penyaluran bantuan harus berpijak pada data tunggal yang valid. Hal ini bertujuan agar seluruh program pemerintah, baik di bidang pemberdayaan ekonomi maupun perlindungan sosial, benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak tanpa ada tumpang tindih. Dengan sinergi antara stimulus usaha dan perlindungan sosial yang tepat, pemerintah optimis visi besar dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan akan tercapai dengan maksimal.
