Polemik Dapur di Kampus: DPR Minta Badan Gizi Nasional Tak Bebani Dunia Pendidikan
Rabu, 06 Mei 2026 16:04 WIB
Kabarmalam.com — Wacana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan universitas memicu kritik pedas dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap usulan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendorong setiap kampus memiliki minimal satu unit dapur gizi. Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko memberikan tekanan finansial dan operasional yang tidak relevan bagi institusi pendidikan.
Beban Finansial dan Prioritas Tri Dharma
Yahya menekankan bahwa membangun satu unit dapur SPPG bukanlah perkara mudah. Selain membutuhkan lahan yang memadai, modal yang diperlukan ditaksir mencapai Rp 2 miliar. Angka ini dianggap terlalu besar bagi banyak perguruan tinggi yang kondisi keuangannya terbatas.
“Kami meminta BGN untuk tidak mewajibkan skema satu kampus satu dapur. Berikan keleluasaan bagi kampus untuk membangun sesuai dengan kemampuan finansial dan ketersediaan lahan masing-masing,” ujar Yahya dalam keterangan resminya pada Rabu (6/5/2026).
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tugas fundamental pendidikan tinggi adalah menjalankan Tri Dharma, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mengurusi operasional dapur skala besar dianggap bisa mengalihkan fokus utama kampus dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul.
Kualitas di Atas Kuantitas: Cegah Kasus Keracunan
Alih-alih terus mengejar target jumlah titik dapur, Yahya mendesak BGN di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana untuk lebih memprioritaskan kualitas pelayanan. Saat ini, tercatat sudah ada sekitar 30 ribu unit SPPG yang beroperasi. Ia menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat agar tidak ada lagi insiden keracunan makanan yang bisa memicu trauma pada siswa dan masyarakat.
“Fokuslah pada peningkatan kualitas, bukan sekadar mengejar angka kuantitas. Jangan sampai bertambahnya jumlah dapur justru dibarengi dengan penurunan standar keamanan pangan,” tegas politisi tersebut.
Soroti Ketidakkonsistenan dan Isu Jual Beli Titik
Yahya juga menyinggung adanya indikasi ketidakkonsistenan kebijakan di tubuh Badan Gizi Nasional. Ia mempertanyakan mengapa BGN kini membuka peluang bagi kampus, padahal sebelumnya pendaftaran portal SPPG sempat ditutup karena alasan kelebihan beban (overload).
“Data menunjukkan pendaftaran sudah menyentuh 38 ribu, sementara kebutuhan hanya 33 ribu dapur. Mengapa sekarang justru membuka peluang baru bagi kampus? Ini membingungkan publik,” tambahnya.
Selain masalah administratif, kabar miring mengenai praktik jual beli titik dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) juga tak luput dari perhatian DPR RI. Muncul laporan di lapangan bahwa ada oknum yang menawarkan titik dapur dengan imbalan ratusan juta rupiah. Yahya meminta BGN segera mengklarifikasi dan menertibkan isu ini demi menjaga integritas lembaga.
Tanggapan Badan Gizi Nasional
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana sempat melontarkan ajakan agar kampus terlibat aktif dalam program gizi nasional. Menurutnya, keberadaan SPPG di kampus merupakan peluang besar, terutama jika pasokan bahan pangannya berasal dari kreativitas dan inovasi civitas akademika itu sendiri. Namun, ajakan ini tampaknya perlu dikaji ulang agar tidak membentur realitas kapasitas finansial dan fungsi utama universitas di Indonesia.
