Langkah Proaktif Gus Ipul: Mensos Sambangi KPK demi Transparansi Program Sekolah Rakyat
Rabu, 06 Mei 2026 14:04 WIB
Kabarmalam.com — Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan komitmennya terhadap transparansi birokrasi dengan berencana menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah strategis ini diambil guna melaporkan seluruh detail proses pengadaan barang dan jasa terkait program ambisius pembangunan Sekolah Rakyat.
Keputusan untuk berkoordinasi langsung dengan lembaga antirasuah tersebut mencuat setelah pelaksanaan program Sekolah Rakyat ditengarai menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Gus Ipul menyadari bahwa proyek berskala besar ini memerlukan pengawasan ketat, terutama karena telah menjadi perhatian serius dari pihak KPK.
Komitmen Keterbukaan di Tengah Sorotan Publik
Saat ditemui awak media di kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Gus Ipul menyatakan kesiapannya untuk memaparkan setiap tahapan yang telah dilalui kementeriannya. Ia menekankan bahwa koordinasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik.
“Tentu kami sangat terbuka. Jika tidak ada aral melintang, besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati,” ujar Gus Ipul dengan nada optimis pada Rabu (6/5/2026).
Evaluasi Menyeluruh untuk Masa Depan
Bagi Gus Ipul, pertemuan dengan KPK merupakan momentum emas untuk melakukan evaluasi mendalam. Hasil dari diskusi dan audit tersebut nantinya akan dijadikan pijakan utama dalam menyusun skema pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial untuk periode mendatang.
“Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah yang kami ambil menjadi dasar yang kuat sebelum melanjutkan proses pengadaan pada tahun 2026 nanti,” tambahnya.
Gandeng Kejaksaan dan Kepolisian
Tidak hanya terpaku pada KPK, Mensos juga berencana memperluas jaringan pengawasan dengan melibatkan instansi penegak hukum lainnya, seperti pihak Kejaksaan dan Kepolisian. Langkah kolektif ini diharapkan dapat menutup celah potensi penyimpangan sejak dini.
Gus Ipul memastikan bahwa instansinya tidak akan menutup diri terhadap audit dari pihak manapun. “Kami sangat terbuka untuk diaudit dan diperiksa. Ini adalah bagian dari upaya sungguh-sungguh kami untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam setiap program pemerintah, khususnya di lingkungan Kementerian Sosial,” pungkasnya tegas.
Sebelumnya, isu mengenai pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat sempat menarik perhatian publik lantaran adanya perbedaan spesifikasi dan harga. Melalui koordinasi lintas lembaga ini, diharapkan segala spekulasi dapat terjawab dengan data dan fakta yang valid.
