Pastikan Swasembada Bukan Sekadar Klaim, Habiburokhman Tinjau Kesiapan Stok Beras di Gudang Bulog

Kabarmalam.com — Menjamin kedaulatan pangan nasional menuntut pengawasan yang ketat dan transparan. Langkah inilah yang diambil oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, saat melakukan inspeksi langsung ke Gudang Perum Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Senin (4/5/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa cadangan pangan nasional berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat secara riil.

Dalam peninjauan tersebut, Habiburokhman didampingi langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog, Letjend TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, beserta jajaran direksi lainnya. Kehadiran pimpinan komisi hukum ini menegaskan bahwa sektor ketahanan pangan merupakan instrumen strategis yang harus dipantau secara saksama guna menghindari spekulasi dan ketidakpastian di tengah publik.

Memastikan Angka di Atas Kertas Sesuai Realita

Sebelum memasuki area penyimpanan, Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memaparkan data bahwa total stok beras yang tersimpan di seluruh gudang Bulog saat ini telah melampaui angka 5 juta ton. Namun, Habiburokhman tidak berhenti pada laporan administratif semata. Ia memilih untuk melihat langsung proses pengemasan (packing) hingga memeriksa kualitas fisik beras yang akan disalurkan.

“Ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa persediaan beras kita benar-benar aman. Kita ingin memastikan bahwa narasi mengenai swasembada pangan itu nyata, bukan hanya klaim sepihak. Rakyat butuh kepastian fisik barang di lapangan,” tegas Habiburokhman dengan nada lugas di sela-sela inspeksinya.

Stabilitas Harga Menjelang Hari Besar Keagamaan

Kunjungan ini juga dirasa sangat tepat waktu mengingat masyarakat Indonesia dalam waktu dekat akan merayakan Idul Adha. Biasanya, permintaan bahan pokok cenderung meningkat pada momentum tersebut, sehingga peran Perum Bulog menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar.

Habiburokhman mengingatkan betapa pentingnya transparansi dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP). Menurutnya, kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah mampu menunjukkan akuntabilitas dalam distribusi pangan. Ia menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mengawal setiap kebijakan di sektor pangan agar tetap tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kecil.

Komitmen Pengawasan DPR RI

Di akhir kunjungannya, legislator dari Fraksi Gerindra ini menekankan bahwa pengawasan ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Dengan cadangan yang diklaim mencapai 5 juta ton lebih, ia berharap distribusi beras tetap berjalan lancar tanpa ada kendala birokrasi maupun permainan spekulan.

“DPR RI melalui fungsi pengawasannya ingin memastikan bahwa seluruh sumber daya negara benar-benar dioptimalkan untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam menjaga ketersediaan beras nasional yang berkualitas,” pungkasnya.