Gus Ipul Pastikan BPS Sebagai Penentu Utama Penerima Bansos, Bukan Pendamping PKH
Sabtu, 18 Apr 2026 21:34 WIB
Kabarmalam.com — Persoalan akurasi data sering kali menjadi batu sandungan dalam distribusi bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Menjawab tantangan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang populer disapa Gus Ipul, memberikan klarifikasi penting mengenai siapa sebenarnya ‘pemegang kunci’ penentuan kriteria penerima manfaat dalam sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam kunjungannya ke Sulawesi Selatan, Gus Ipul menegaskan bahwa penetapan klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat atau yang dikenal sebagai desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik (BPS). Penegasan ini bertujuan untuk menepis miskonsepsi yang berkembang di lapangan bahwa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) atau kepala daerah memiliki otoritas subjektif dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan.
Sinergi Data: Tugas Pendamping vs Otoritas BPS
Gus Ipul menjelaskan bahwa meskipun pendamping PKH berada di garda terdepan, peran mereka bukanlah sebagai pengambil keputusan akhir. “Tugas pendamping PKH dan pemerintah daerah adalah melakukan pemutakhiran dan melaporkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Namun, yang melakukan pemeringkatan dan menentukan desil adalah BPS,” ungkapnya dalam pertemuan bersama para pilar sosial di Makassar.
Desil sendiri merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan penduduk ke dalam sepuluh kategori. Desil 1 merepresentasikan 10 persen kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terendah, sementara Desil 10 adalah kelompok yang paling mapan secara finansial. Mekanisme penetapan ini telah diatur secara ketat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 guna menjamin objektivitas.
Data Dinamis: Melawan Salah Sasaran
Salah satu poin krusial yang disoroti Gus Ipul adalah sifat data kemiskinan yang sangat dinamis. Setiap hari, kondisi di lapangan bisa berubah drastis—ada warga yang pindah domisili, kondisi ekonominya membaik, hingga kasus kematian yang belum terlaporkan. Jika pemutakhiran data terlambat dilakukan, maka potensi bantuan salah sasaran akan semakin besar.
“Data kita ini berubah setiap detik. Jika kita terlambat melaporkan warga yang sudah meninggal dunia, artinya kita menyalurkan bantuan kepada orang yang sudah tidak ada. Inilah mengapa groundcheck atau pemeriksaan lapangan oleh pendamping sangatlah vital,” tambahnya.
Mekanisme Sanggah dan Partisipasi Publik
Untuk memastikan transparansi, Kementerian Sosial kini membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Masyarakat tidak hanya bisa mengusulkan diri secara formal melalui musyawarah desa atau kelurahan, tetapi juga melalui jalur partisipatif digital.
- Jalur Formal: Laporan melalui RT/RW yang diteruskan ke operator SIKS-NG di desa/kelurahan untuk diverifikasi oleh dinas sosial.
- Jalur Partisipatif: Penggunaan aplikasi ‘Cek Bansos’, layanan Command Center 021-171, hingga hotline WhatsApp resmi di nomor 08877-171-171.
Melalui sistem ini, pemerintah berharap penerima manfaat bansos benar-benar mereka yang berada di kluster ekonomi yang tepat. Upaya ini pun mulai membuahkan hasil manis di Sulawesi Selatan. Pj Gubernur Andi Sudirman Sulaiman melaporkan adanya penurunan angka kemiskinan sebesar 0,24 persen atau sekitar 17.000 jiwa pada tahun 2025 berkat program bansos yang semakin presisi.
Dengan integrasi data yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan verifikasi independen dari BPS, diharapkan subsidi sosial ke depannya tidak lagi meleset dari sasaran dan mampu menjadi jaring pengaman ekonomi yang efektif bagi rakyat Indonesia.
