Ketegangan di Senayan: Komisi IX DPR Tuding Menkes dan Mensos Abaikan Nasib 11 Juta Peserta BPJS PBI

Kabarmalam.com — Ruang rapat Komisi IX DPR RI mendadak berubah menjadi panggung adu argumen yang cukup sengit pada Rabu (15/4/2026). Agenda rapat kerja yang seharusnya membahas evaluasi rutin tersebut justru diwarnai protes keras dari para wakil rakyat terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul.

Pemicu utamanya adalah dugaan pengabaian kesepakatan terkait nasib 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sebelumnya telah dinonaktifkan. Pimpinan Komisi IX menilai pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan komitmen yang telah diputuskan pada pertemuan sebelumnya.

Interupsi Tajam Charles Honoris

Ketegangan mulai memuncak saat Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, memotong jalannya pemaparan dari pihak Kementerian Sosial. Dengan nada tegas, Charles mempertanyakan kembali janji pemerintah yang diikrarkan pada rapat 9 Februari 2026 lalu.

“Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin kita berada di frekuensi yang sama. Tampaknya kesepakatan yang dibuat bersama pimpinan DPR pada Februari lalu tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” ujar Charles menyuarakan kekecewaannya.

Menurut Charles, kesepakatan tersebut mengamanatkan agar 11 juta peserta PBI BPJS yang sempat dinonaktifkan harus tetap mendapatkan akses layanan kesehatan. Namun, data di lapangan menunjukkan hasil yang jauh berbeda. Dari target 11 juta orang, baru sekitar 2 juta jiwa—yang didominasi pasien penderita penyakit katastropik—yang berhasil direaktivasi. Hal ini menyisakan sekitar 9 juta warga miskin yang nasib jaminan kesehatannya masih terkatung-katung.

Pembelaan Menkes dan Tantangan Gus Ipul

Menanggapi tudingan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mencoba meluruskan situasi. Ia mengklaim bahwa pihaknya tetap menjamin layanan bagi seluruh peserta yang masuk dalam daftar 11 juta orang tersebut jika mereka datang ke fasilitas kesehatan.

“Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat instruksi agar 11 juta orang ini tetap dilayani saat mereka sakit, sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Kami juga memfasilitasi reaktivasi segera melalui Kemensos,” jelas Budi. Ia menambahkan bahwa proses verifikasi tetap diperlukan untuk memastikan apakah peserta tersebut masih masuk dalam kategori tidak mampu atau sudah berstatus mandiri.

Di sisi lain, Menteri Sosial Gus Ipul justru menantang pimpinan rapat untuk membuka kembali dokumen hasil kesepakatan 9 Februari. Ia merasa ada perbedaan tafsir antara eksekutif dan legislatif mengenai poin-poin yang telah disetujui.

“Mari kita buka bersama hasil kesepakatan tertulisnya agar tidak ada distorsi informasi. Tanpa pedoman tertulis yang jelas, kita akan terus terjebak dalam perbedaan tafsir,” tutur Gus Ipul.

DPR Desak Pemerintah Tak Main-Main dengan Hak Rakyat

Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, akhirnya membacakan kembali risalah rapat yang dimaksud. Dalam dokumen tersebut, tertulis jelas bahwa pemerintah sepakat untuk tetap menjamin layanan kesehatan dan membayarkan iuran PBI bagi 11 juta peserta selama jangka waktu tiga bulan ke depan.

Kritik pedas juga datang dari anggota fraksi NasDem, Irma Chaniago. Ia menyentil para menteri agar tidak memberikan pernyataan yang berbelit-belit dan fokus pada mandat konstitusi.

“Ini menyangkut hajat hidup masyarakat, jangan diputar-balikkan. Layanan primer adalah amanah UUD 1945. Pak Menkes dan Pak Mensos harus teliti melihat kesepakatan sebelum berbicara di depan forum,” tegas Irma.

Menutup perdebatan, Felly Estelita mengingatkan bahwa realita di lapangan seringkali jauh lebih pahit dari sekadar laporan di atas kertas. Banyak rumah sakit yang dilaporkan menolak pasien karena status kepesertaan yang tidak jelas, yang akhirnya membebani masyarakat kecil yang sedang berjuang melawan penyakit.