Tembus 2.183 Lokasi, BPJPH Sabet Rekor MURI dalam Gerakan Sosialisasi Wajib Halal Nasional

Kabarmalam.com — Sebuah tonggak sejarah baru saja ditorehkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Institusi ini berhasil mengukir prestasi gemilang dengan menyabet penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas inisiatif Sosialisasi Wajib Halal yang digelar secara serentak di titik lokasi terbanyak sepanjang sejarah. Tak tanggung-tanggung, aksi masif ini menjangkau hingga 2.183 titik yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Berpusat di kemegahan Mall Pakuwon, Kota Bekasi, Jawa Barat, gaung kampanye ini menggema secara sinkron di 38 provinsi serta ratusan kabupaten dan kota. Keberhasilan ini bukan sekadar kerja keras satu pihak, melainkan buah kolaborasi apik antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, hingga asosiasi pelaku usaha. Keterlibatan aktif Pendamping Proses Produk Halal (P3H), komunitas lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga keagamaan mempertegas bahwa isu halal kini telah menjadi kepentingan bersama bagi bangsa Indonesia.

Bukan Sekadar Seremonial, Tapi Gerakan Literasi

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa penghargaan MURI ini merupakan simbol dari lonjakan kesadaran kolektif masyarakat dalam memperkuat ekosistem halal nasional. Menurutnya, rekor ini adalah apresiasi untuk seluruh elemen masyarakat yang telah bahu-membahu mengedukasi publik mengenai pentingnya jaminan produk yang aman dan sesuai syariat.

“Penghargaan ini bukanlah garis finis. Ini adalah alarm pengingat bahwa literasi halal telah bertransformasi menjadi gerakan nasional yang menyentuh akar rumput, bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil di Indonesia,” ujar Haikal dalam pernyataan resminya pada Jumat (5/6/2026). Ia menekankan bahwa misi utama BPJPH adalah memastikan setiap lapisan masyarakat memahami urgensi dari sertifikasi halal sebagai standar mutu produk.

Dukungan Penuh Polri dan Kepastian Hukum

Langkah progresif BPJPH ini turut mendapatkan suntikan semangat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dalam sambutan yang dibacakan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen BPJPH.

Ade Safri menjelaskan bahwa kebijakan Wajib Halal yang ditargetkan pada Oktober 2026 mendatang bukan hanya soal administrasi semata. Lebih jauh, ini menyangkut kepastian hukum bagi produsen dan perlindungan yang nyata bagi konsumen di Indonesia. Polri berkomitmen menjaga integritas regulasi ini melalui pengawasan yang transparan dan tindakan tegas terhadap segala bentuk pemalsuan informasi produk halal maupun penyalahgunaan label yang merugikan masyarakat.

Mendorong Ekonomi dan Pariwisata Ramah Muslim

Di sisi lain, Kementerian Pariwisata melihat capaian ini sebagai modal besar untuk memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Melalui Plt Deputi Bidang Industri dan Investasi, Rizki Handayani, Kemenpar berharap sinergi ini terus dipupuk demi menjadikan industri halal sebagai mesin penggerak ekonomi baru. Targetnya jelas: memposisikan Indonesia sebagai destinasi wisata ramah muslim nomor satu di dunia.

Senada dengan hal tersebut, Fuad Nasar selaku Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, memandang bahwa masa depan ekonomi halal ada di tangan generasi muda dan kolaborasi elemen bangsa, termasuk pesantren dan dunia industri. Ia menegaskan bahwa halal harus dipandang sebagai nilai etika dan kesadaran hidup yang mampu meningkatkan martabat bangsa serta kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Dengan momentum rekor MURI ini, Indonesia tampak semakin mantap menyongsong era wajib halal 2026, memperkokoh pondasi ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkualitas.