Aksi Simpatik Wapres Gibran: Simak Aspirasi Mahasiswa Lewat Catatan di Buku Kecil

Kabarmalam.com — Pintu Istana Wakil Presiden tampak terbuka lebar bagi suara-suara kritis yang datang dari jalanan. Dalam sebuah langkah diplomatis yang menarik perhatian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara proaktif mengundang perwakilan mahasiswa yang tengah menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, untuk berdialog langsung di ruangannya.

Pertemuan yang berlangsung pada Senin tersebut tidak sekadar menjadi ajang formalitas. Ada pemandangan menarik di mana sang Wapres Gibran terlihat telaten memegang sebuah buku catatan kecil. Di sana, ia menggoreskan pena, mencatat satu demi satu poin kegelisahan yang dilontarkan oleh para aktivis kampus tersebut.

Dialog Terbuka di Jantung Kekuasaan

Koordinator Aksi Mahasiswa, Abdi Maludin, mengungkapkan rasa apresiasinya atas keterbukaan pihak istana. Menurutnya, respons yang diberikan Gibran sangat positif dan menunjukkan sikap mau mendengar. “Bapak Wapres menyambut kami dengan sangat baik. Beliau mencatat semua tuntutan kami dalam buku kecilnya, poin demi poin, sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai persoalan bangsa saat ini,” ujar Abdi dengan nada optimis usai pertemuan.

Narasi yang dibawa mahasiswa dalam demonstrasi mahasiswa kali ini bukan hanya soal isu nasional yang kerap menghiasi layar kaca, namun juga merambah ke problematika di akar rumput daerah. Mahasiswa menyampaikan keluh kesah konstitusional mereka secara lugas, berharap adanya perubahan nyata dari tangan eksekutif.

Tiga Klaster Tuntutan Utama

Dalam pertemuan tertutup tersebut, para mahasiswa memaparkan kajian mendalam yang terbagi dalam tiga klaster besar:

• Klaster Fiskal dan Pendidikan: Mahasiswa mendesak adanya audit transparansi terhadap program makan bergizi gratis (MBG) serta kebijakan kedaulatan pangan. Mereka mengusulkan agar efisiensi anggaran dialihkan untuk menyubsidi biaya pendidikan tinggi demi mewujudkan bangku kuliah yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
• Klaster Hukum dan Supremasi Sipil: Mereka mendorong pemerintah daerah untuk melayangkan rekomendasi resmi ke DPR RI guna melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Polri yang baru saja disahkan, karena dianggap memuat poin-poin krusial yang perlu ditinjau ulang.
• Klaster Moneter dan Energi: Mahasiswa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah dan mendesak intervensi stabilitas moneter. Selain itu, kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax juga menjadi sasaran kritik karena dinilai menggerus daya beli masyarakat secara domestik.

Ultimatum dan Harapan Progresif

Meski dialog berjalan cukup hangat, para mahasiswa tetap memberikan penegasan terkait keseriusan tuntutan mereka. Mereka menetapkan tenggat waktu hingga Jumat, 19 Juli 2024, bagi pemerintah untuk menunjukkan bukti progresif atas realisasi nota kesepahaman tersebut.

“Apabila dalam waktu 5×24 jam tidak ada langkah nyata, maka kami berhak menyatakan bahwa legitimasi moral telah tercederai,” tegas Abdi. Langkah Gibran yang bersedia turun tangan dan mencatat langsung aspirasi ini diharapkan bukan sekadar gimik politik, melainkan awal dari evaluasi kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat kecil dan dunia pendidikan.

Kini, publik menunggu apakah catatan-catatan di buku kecil sang Wapres akan bertransformasi menjadi kebijakan pemerintah yang konkret atau hanya akan menjadi arsip bisu di meja kerja istana.