Wapres Gibran Instruksikan Standar Ketat Keamanan Pangan MBG dan Perluasan Jangkauan ke Wilayah 3T
Senin, 27 Apr 2026 23:34 WIB
Kabarmalam.com — Isu keamanan pangan menjadi prioritas utama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mengawal jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gibran secara khusus menekankan bahwa standar higienitas tidak boleh ditawar guna memastikan kualitas asupan bagi masyarakat tetap terjaga dan terhindar dari risiko kesehatan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa dirinya baru saja dipanggil oleh Wapres untuk membahas secara mendalam mengenai protokol keamanan pangan tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Senin (27/4/2026), Gibran menitikberatkan pada aspek pengelolaan sisa makanan yang sering kali menjadi titik lemah dalam operasional dapur massal.
Sentuhan Profesional Mantan Pengusaha Katering
Instruksi detail yang diberikan Gibran bukanlah tanpa alasan. Latar belakangnya sebagai mantan pelaku usaha di sektor katering memberikan perspektif yang sangat tajam dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nanik menyebutkan bahwa Wapres memahami betul celah-celah kritis dalam alur dapur yang dapat memicu kontaminasi.
“Pak Wapres sangat memahami alur dapur. Beliau mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai kembali masuk ke area dapur karena itulah sumber potensial penyakit,” jelas Nanik. Sebagai langkah pencegahan yang konkret, Gibran menyarankan agar seluruh proses pembersihan peralatan dan pembuangan sisa makanan dilakukan di luar area utama dapur demi menghindari risiko kontaminasi silang.
Akselerasi Program di Wilayah 3T Lewat Kolaborasi BUMN
Selain urusan teknis dapur, perhatian Wapres juga tertuju pada pemerataan akses program MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Berdasarkan hasil kunjungan kerjanya ke berbagai pelosok, termasuk Papua, Gibran menemukan fakta bahwa masih banyak kabupaten yang belum memiliki fasilitas infrastruktur penunjang gizi yang memadai seperti SPPG.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BGN didorong untuk menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam membangun dapur-dapur MBG di pelosok nusantara.
“Kami diarahkan untuk lebih aktif melibatkan BUMN, khususnya di wilayah 3T. Melalui dana CSR, mereka bisa membantu membangun infrastruktur dapur sehingga jangkauan Badan Gizi Nasional bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara lebih cepat dan merata,” pungkas Nanik.
