Menkes Budi Gunadi Bongkar Anomali Harga Obat di RI: Melambung hingga 6 Kali Lipat Lebih Mahal dari Pasar Global
Selasa, 02 Jun 2026 14:34 WIB
Kabarmalam.com — Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, baru-baru ini melontarkan kritik pedas terkait ketimpangan harga obat-obatan di tanah air yang dinilai sangat tidak wajar. Dalam sebuah pernyataan resmi di Jakarta, Menkes mengungkap sebuah anomali pahit: banyak obat esensial di Indonesia dijual dengan harga dua hingga enam kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan rerata harga di pasar global.
Sengkarut Harga Obat Hepatitis di Indonesia
Sorotan tajam ini muncul saat Menkes membahas peta jalan penguatan penanganan penyakit hati dan hepatitis di Indonesia. Budi Gunadi menyoroti bahwa proses skrining hingga pengobatan terhambat oleh beban biaya yang tidak masuk akal bagi masyarakat. Ia mencatat adanya perbedaan harga yang sangat mencolok pada obat-obat vital.
Sebagai contoh, obat jenis tenofovir disoproxil fumarate (TDF) di pasar domestik dipatok seharga USD 4,8. Padahal, jika merujuk pada acuan Global Fund, harga obat tersebut hanya berkisar USD 2,4. Ketimpangan ini semakin terasa pada obat entecavir (ETV) untuk penderita Hepatitis B, di mana harga di Indonesia menyentuh USD 18, sementara benchmark global hanya berada di angka USD 7,5.
“Saya masih melihat ini sebagai anomali di Indonesia. Catatan saya menunjukkan harga obat kita 2 sampai 6 kali lipat dari harga dunia,” ujar Budi dengan nada prihatin. Temuan paling mengejutkan muncul pada obat daclatasvir (DAC) untuk Hepatitis C, yang harganya di Indonesia mencapai USD 152, sementara harga global hanya USD 24. Artinya, masyarakat Indonesia harus membayar 6,4 kali lipat lebih mahal.
Komitmen Pembenahan Kebijakan Kesehatan
Kesenjangan harga ini juga terjadi pada kombinasi obat sofosbuvir dan velpatasvir yang dibanderol sekitar USD 1.100 di dalam negeri, sangat jauh dari harga global yang hanya USD 174. Padahal, pemerintah sebenarnya sudah mengupayakan kerja sama dengan Medicines Patent Pool untuk membuka akses lisensi obat yang lebih terjangkau.
Budi Gunadi menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar angka, melainkan menyangkut nyawa dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi rakyat kecil. Ia berjanji akan merombak kebijakan yang menyebabkan tingginya harga obat agar pasien kronis, terutama pengidap penyakit hati, tidak terbebani secara finansial dalam jangka panjang.
Target Ambisius: Meratakan Layanan Transplantasi Hati
Selain menyoroti masalah harga obat, Menkes juga memiliki visi besar untuk memperkuat infrastruktur medis nasional. Ia mengaku tidak puas dengan kondisi saat ini di mana layanan transplantasi hati masih sangat terbatas dan terpusat di kota-kota besar tertentu.
“Saya mau transplantasi hati itu mencapai 10 ribu prosedur setahun. Sekarang jumlahnya baru seratusan. Kita harus akui, dalam hal ini kita kalah dari Vietnam, bahkan kalah dari Bangladesh,” tegasnya.
Rencana strategis Kementerian Kesehatan ke depan adalah memastikan layanan transplantasi hati tersedia di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan menjadi pilar utama dalam penguatan sistem kesehatan nasional, sehingga pasien tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh atau keluar negeri demi mendapatkan pengobatan yang mumpuni.
