Mualem Ungkap Pemulihan Infrastruktur Aceh Pasca-Bencana Baru Sentuh 30 Persen: Perlu Akselerasi Nyata

Kabarmalam.com — Langkah panjang pemulihan Provinsi Aceh pasca-bencana masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup besar bagi pemerintah. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, mengungkapkan bahwa hingga saat ini progres pemulihan infrastruktur di wilayahnya baru menyentuh angka sekitar 30 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Mualem usai menghadiri rapat koordinasi krusial terkait pemulihan pasca-bencana wilayah Sumatera bersama jajaran DPR RI dan pemerintah pusat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/5/2026). Menurutnya, angka tersebut menjadi alarm bahwa banyak kebutuhan fundamental masyarakat yang hingga kini belum terpenuhi secara optimal.

Infrastruktur Dasar Masih Terbengkalai

Mualem menekankan bahwa percepatan penanganan sangat mendesak, terutama untuk fasilitas vital yang menunjang aktivitas ekonomi dan pendidikan warga. Ia menyoroti beberapa poin kritis yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

“Baru terpenuhi mungkin sekitar 30 persen untuk sektor pemulihan infrastruktur,” ujar Mualem saat memberikan keterangan kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa daftar infrastruktur yang belum tersentuh masih cukup panjang.

“Masih banyak yang belum selesai. Jembatan-jembatan penghubung belum rampung, fasilitas pendidikan seperti sekolah-sekolah juga masih menunggu perbaikan. Semuanya butuh percepatan agar mobilitas masyarakat kembali normal,” tambahnya dengan nada serius.

Rencana Induk Pemulihan Permanen 2026-2028

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana Sumatera, memberikan angin segar terkait arah kebijakan pusat. Tito menyatakan bahwa pemerintah kini mulai bergeser dari fase transisi menuju tahap pemulihan permanen yang terukur.

Pemerintah pusat telah menyusun strategi besar yang tertuang dalam Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi dan rekonstruksi. Program ini diproyeksikan akan berjalan selama tiga tahun ke depan, yakni mulai tahun 2026 hingga 2028.

“Kita sekarang masuk dalam proses menuju pemulihan permanen. Setelah melalui tahapan tanggap darurat dan transisi, saat ini kita fokus pada masa rehab-rekon. Kunci utama dari langkah ini adalah Renduk atau Rencana Induk,” jelas Tito usai pertemuan di Senayan tersebut.

Sinergi Lintas Sektoral demi Target Tiga Tahun

Tito menjelaskan bahwa Renduk ini bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan hasil sinkronisasi data yang komprehensif dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian dan lembaga terkait. Proses ini dipantau ketat oleh Bappenas dan Satgas guna memastikan efektivitas anggaran dan ketepatan sasaran di lapangan.

“Data dari seluruh daerah disandingkan dan disesuaikan. Kami bersama Bappenas akan mengawal proses ini agar target penyelesaian dalam waktu tiga tahun, yakni pada akhir 2028, dapat benar-benar terealisasi,” tutup Tito.

Dengan adanya target waktu yang jelas, masyarakat di wilayah terdampak bencana alam di Aceh dan Sumatera lainnya menaruh harapan besar agar pembangunan kembali fasilitas publik dapat berjalan lebih masif dan tepat waktu.