Wamendagri Bima Arya Dorong Transformasi Data Lewat SAPA UMKM: Solusi Kongkret Perkuat Ekosistem Usaha Daerah

Kabarmalam.com — Langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui sektor UMKM kini memasuki babak baru yang lebih terintegrasi. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi tinggi terhadap peluncuran Sistem Aplikasi Pelayanan (SAPA) UMKM. Platform ini dinilai sebagai terobosan krusial dalam menyatukan ekosistem usaha melalui sinkronisasi data dan kolaborasi lintas sektor yang selama ini sering kali berjalan sendiri-sendiri.

Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya saat menghadiri agenda Soft Launching SAPA UMKM guna mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA). Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, pada Kamis (21/5).

Mengakhiri Carut-Marut Data UMKM

Dalam narasinya, Bima Arya menyoroti persoalan klasik yang kerap menghambat kemajuan pelaku usaha di daerah, yakni ketidaksinkronan data. Menurutnya, perbedaan data pelaku usaha antar-organisasi perangkat daerah (OPD) sering kali ditemukan dalam angka yang sangat kontras. Hal ini menjadi penghalang besar bagi pemerintah dalam memberikan pendampingan yang tepat sasaran.

“Berbicara mengenai data UMKM, realitanya di lapangan sering kali ditemukan perbedaan yang sangat ekstrem antar-instansi. Kondisi inilah yang membuat intervensi pemerintah menjadi kurang optimal,” ungkap Bima Arya dengan nada lugas.

Kesenjangan informasi ini, lanjut Bima, berdampak langsung pada sulitnya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyusun strategi pembinaan. Mulai dari urusan perizinan usaha, pemberian bantuan modal, hingga upaya memperluas akses pasar internasional, semuanya membutuhkan basis data yang akurat agar tidak salah sasaran.

Penerapan Prinsip Co-Creation dan Kolaborasi

Lebih jauh, Bima Arya menjelaskan bahwa karakteristik pelaku UMKM di Indonesia sangatlah beragam. Setiap jenis usaha memiliki ritme, kebutuhan, dan tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan pemerintah pun tidak bisa disamaratakan atau bersifat one size fits all.

Kehadiran SAPA UMKM diharapkan mampu menjadi jembatan untuk menghadirkan pola kerja kolaboratif atau co-creation. Pola ini melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga komunitas kreatif dalam merumuskan solusi nyata bagi para pelaku usaha.

“Satu platform di mana semua pemangku kepentingan bisa duduk bersama dan membangun prinsip co-creation adalah lompatan besar. Ini adalah langkah maju untuk memastikan ekosistem usaha kita semakin solid,” tambahnya.

Peran Vital Kepala Daerah

Meski sistem telah tersedia, Bima Arya menegaskan bahwa keberhasilan SAPA UMKM tetap bertumpu pada komitmen para kepala daerah. Sebagai garda terdepan yang paling memahami dinamika di wilayahnya, kepala daerah memegang kunci dalam pemutakhiran data secara berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa data yang statis tidak akan membawa perubahan. Diperlukan semangat proaktif dari Pemda untuk terus memperbarui informasi pelaku usaha agar kebijakan yang diambil tetap relevan dengan kebutuhan pasar saat ini.

Menutup pernyataannya, Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan berdiri di depan untuk mengawal implementasi platform ini. Kemendagri berkomitmen memastikan setiap kepala daerah mengoptimalkan SAPA UMKM demi kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. “Kami akan kawal ini secara serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh teman-teman di daerah,” pungkasnya.