Revolusi Digital Bansos: Luhut Puji Terobosan Kemensos dalam Integrasi Data Berbasis AI

Kabarmalam.com — Upaya pemerintah dalam membenahi carut-marut penyaluran bantuan sosial kini memasuki babak baru yang lebih modern dan transparan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, secara terbuka memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) yang dinilai sukses melakukan penguatan integrasi data melalui digitalisasi sistem perlindungan sosial nasional.

Pujian tersebut dilontarkan Luhut saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait Perluasan Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial dan Kartu Usaha pada Senin (11/5/2026). Menurut Luhut, langkah yang diambil Kemensos merupakan lompatan besar dalam tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. “Kemensos saya kira sudah sangat bagus,” ungkapnya secara tertulis, menegaskan kepuasannya terhadap progres yang ada.

Mengandalkan Kecerdasan Buatan (AI) untuk Ketepatan Sasaran

Dalam pertemuan strategis tersebut, fokus utama tertuju pada percepatan integrasi digitalisasi bantuan sosial yang berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Digital Public Infrastructure (DPI). Luhut menekankan pentingnya penggunaan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam menyaring data kemiskinan.

Ia menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk tidak lagi menghambat proses sinkronisasi data ke dalam sistem digital nasional. “Jangan ada lagi yang memperlambat masuk dalam sistem. Dengan sistem yang terkoneksi dan berbasis AI, pemerintah bisa membuat keputusan yang lebih akurat, efisien, dan yang terpenting, mengurangi potensi korupsi,” tegas Luhut dengan nada lugas.

Ambisi besar pemerintah adalah menekan angka kemiskinan hingga di bawah 5 persen pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Sosial terus mematangkan penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar proses verifikasi dan penyaluran bantuan menjadi jauh lebih cepat dan tepat sasaran.

Dari Bantuan Menuju Kemandirian Ekonomi

Kemensos tidak hanya sekadar menyalurkan dana, tetapi juga merancang ekosistem pemberdayaan melalui Kartu Usaha Afirmatif (KUA). Program ini dirancang untuk menjembatani para penerima manfaat agar bisa naik kelas melalui pelatihan usaha, pendampingan, hingga akses permodalan secara bertahap.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menambahkan bahwa program digitalisasi ini telah mencapai titik kematangan yang sangat baik. Ia optimis bahwa transformasi ini mampu memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak, sekaligus mendukung agenda nasional dalam pengentasan kemiskinan.

Inovasi Biometrik dan Mekanisme Sanggah

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa transformasi digital ini memangkas birokrasi yang selama ini berbelit-belit. Salah satu inovasi unggulannya adalah verifikasi berbasis biometrik dan penyediaan mekanisme sanggah. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan penjelasan transparan mengenai alasan kelayakan atau ketidaklayakan seseorang menerima bantuan.

“Digitalisasi bansos bukan hanya soal mempercepat layanan, tetapi menjadi instrumen penting agar bantuan sosial terhubung dengan program pemberdayaan dan graduasi penerima manfaat menuju kemandirian,” ujar Agus Jabo.

Sebagai langkah konkret, uji coba digitalisasi yang sebelumnya sukses dilakukan di Banyuwangi akan segera diperluas ke 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Selain itu, Bali dipersiapkan menjadi provinsi model bagi penerapan ekosistem digital perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi secara utuh.

Dengan sinergi lintas lembaga yang semakin solid, pemerintah optimis bahwa intervensi terhadap masyarakat miskin dan rentan akan menjadi lebih efektif, transparan, dan bebas dari penyimpangan di masa depan.