Diplomasi Nuklir Memanas: Amerika Serikat dan Iran Terlibat Aksi Saling Kecam di Markas PBB
Selasa, 28 Apr 2026 16:34 WIB
Kabarmalam.com — Panggung diplomasi di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, mendadak riuh oleh ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Kedua negara ini kembali terlibat adu argumen sengit dalam forum peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) ke-11 yang baru saja dibuka. Intrik dimulai saat Iran terpilih menduduki kursi salah satu Wakil Presiden konferensi, sebuah langkah yang memicu protes keras dari pihak Washington.
Protes Keras Washington: Sebuah Penghinaan Terhadap Kredibilitas
Konferensi yang dijadwalkan berlangsung selama sebulan penuh ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi NPT yang telah berlaku sejak 1970. Namun, atmosfir kerja sama internasional tersebut terusik ketika Iran masuk dalam daftar 34 wakil presiden terpilih. Penunjukan ini dilakukan atas usulan kelompok negara-negara non-blok, sebagaimana dikonfirmasi oleh Duta Besar Vietnam untuk PBB, Do Hung Viet, selaku ketua konferensi.
Asisten Sekretaris Biro Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi AS, Christopher Yeaw, tidak menyembunyikan kekecewaannya. Dalam pernyataannya di hadapan forum, Yeaw melabeli terpilihnya Teheran sebagai sebuah “penghinaan” terhadap prinsip-prinsip NPT. Ia menilai Iran selama ini secara konsisten menunjukkan pengabaian terhadap komitmen non-proliferasi dan enggan bekerja sama secara transparan dengan pengawas nuklir dunia.
“Ini adalah hal yang sangat memalukan dan berpotensi mencoreng kredibilitas konferensi penting ini,” tegas Yeaw, merujuk pada rekam jejak program nuklir Iran yang terus menjadi sorotan global.
Tanggapan Iran: Balik Menyentil Sejarah Nuklir AS
Tak tinggal diam, delegasi Iran langsung melancarkan serangan balik yang tak kalah tajam. Duta Besar Iran untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Reza Najafi, menepis tuduhan AS sebagai pernyataan yang tidak berdasar dan murni bermotif politik.
Najafi justru menyerang balik posisi moral Amerika Serikat dalam isu nuklir. Menurutnya, AS tidak memiliki hak untuk memposisikan diri sebagai penentu kepatuhan negara lain, mengingat sejarah kelam mereka. “Sangat tidak adil jika Amerika Serikat, yang merupakan satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir di dunia, mencoba menjadi hakim bagi negara lain sementara mereka sendiri terus memperluas dan memodernisasi persenjataannya,” sindir Najafi.
Sengketa Panjang di Balik Pengayaan Uranium
Isu nuklir ini memang telah lama menjadi api dalam sekam yang merusak hubungan bilateral kedua negara, serta melibatkan kepentingan sekutu AS seperti Israel. Di sisi lain, mantan Presiden Donald Trump juga sempat menegaskan kembali pendiriannya bahwa Teheran tidak akan pernah diizinkan memiliki senjata pemusnah massal tersebut.
Teheran hingga kini bersikeras bahwa program pengayaan uranium mereka sepenuhnya ditujukan untuk kebutuhan energi dan tujuan damai. Namun, kekhawatiran Barat tetap tinggi. Meskipun komunitas intelijen Washington dan IAEA sempat menilai bahwa program senjata nuklir Iran telah dihentikan sejak 2003, ketidakpastian mengenai aktivitas diplomasi internasional di masa depan terus membayangi forum-forum PBB seperti NPT ini.
Perdebatan di New York ini seolah menegaskan bahwa jalan menuju dunia yang bebas dari ancaman nuklir masih sangat panjang dan penuh dengan ranjau politik antarnegara adidaya.
