Pesan Mendagri Tito Karnavian: Soliditas Forkopimda Adalah Kunci Pembangunan Daerah Tanpa Korupsi

Kabarmalam.com — Keberhasilan sebuah wilayah dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bisa hanya mengandalkan peran tunggal seorang pemimpin. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa sinergi dalam wadah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan fondasi utama bagi terciptanya stabilitas dan kemajuan pembangunan di tingkat lokal.

Dalam gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang berlangsung di Hotel Santika Dyandra, Medan, Tito memberikan instruksi khusus kepada para kepala daerah. Ia mengingatkan bahwa posisi mereka bukan sekadar jabatan administratif, melainkan berperan sebagai koordinator yang harus mampu merangkul seluruh elemen pimpinan di daerah demi kepentingan masyarakat luas.

Harmonisasi Antarlembaga Sebagai Mesin Penggerak

Tito menekankan bahwa soliditas antara Pemerintah Daerah (Pemda), TNI, Polri, serta aparat penegak hukum lainnya bukan sekadar formalitas protokoler. Sinergi ini adalah faktor penentu efektivitas pembangunan. Menurut pandangannya, daerah yang memiliki Forkopimda yang kompak cenderung lebih responsif dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penanganan bencana hingga dinamika isu sosial yang kompleks.

“Tolong rekan-rekan kepala daerah pahami betul posisi sebagai Ketua Forkopimda itu untuk mengoordinasikan para pimpinan daerah,” ujar Tito dalam keterangan resminya yang diterima awak media.

Menariknya, Mendagri tidak hanya menyarankan pertemuan di balik meja formal. Ia mendorong para pemimpin daerah untuk membangun komunikasi yang lebih cair dan intensif melalui agenda pertemuan rutin yang bersifat informal. Menurutnya, ikatan emosional yang kuat antar pimpinan akan memudahkan koordinasi saat terjadi masalah mendesak. “Kekompakan ini penting. Buatlah kegiatan reguler, entah sebulan sekali atau dua bulan sekali, untuk sekadar berkumpul dan berdiskusi santai agar hubungan kerja tetap harmonis,” tambahnya.

Sorotan Tajam Terhadap Korupsi dan Efisiensi Anggaran

Selain soal koordinasi lintas instansi, isu pemberantasan korupsi dan efisiensi penggunaan dana publik menjadi poin krusial yang digarisbawahi oleh mantan Kapolri tersebut. Tito menyayangkan masih adanya praktik pemborosan dan penyimpangan anggaran yang terdeteksi di sejumlah daerah. Fenomena ini dinilai merusak citra pemerintah daerah di mata publik dan berisiko memengaruhi kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana ke daerah.

Ia mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Pengelolaan yang buruk tidak hanya menghambat akselerasi pembangunan daerah, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi negara.

Melalui penguatan peran Forkopimda dan komitmen teguh terhadap tata kelola yang bersih, diharapkan setiap daerah di Indonesia dapat tumbuh lebih mandiri, stabil, dan mampu memberikan pelayanan prima demi kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.